Radar Pasuruan - Pemerintah menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen.
Pemerintah menegaskan hasil survei menjadi salah satu bahan evaluasi, namun diharapkan disertai analisis yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab perubahan tingkat kepuasan masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan terus dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup tata kelola pemerintahan dan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan hasil survei opini publik.
"Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum,” kata Qodari dalam keterangannya, Senin (3/8).
Menurutnya, pemerintah menghormati seluruh hasil survei yang dilakukan lembaga independen sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia menegaskan pemerintah tidak mempermasalahkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Qodari yang memiliki latar belakang di bidang survei menilai penelitian opini publik akan lebih bermanfaat apabila mampu menguraikan penyebab naik atau turunnya tingkat kepuasan masyarakat secara lebih spesifik.
Ia mencontohkan, indikator besar seperti ekonomi, politik, dan hukum sebaiknya dipecah menjadi sejumlah parameter yang lebih rinci sehingga dapat diketahui faktor mana yang paling memengaruhi persepsi masyarakat.
Pada sektor ekonomi misalnya, survei dapat mengukur secara terpisah penilaian masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, nilai tukar rupiah, hingga efektivitas program-program pemerintah. Dengan begitu, hasil penelitian akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
Baca Juga: Survei Kepuasan Prabowo Turun ke 51,1 Persen, Pengamat Sebut Dampak Bersih-Bersih Korupsi
Qodari menegaskan pemerintah tidak membantah hasil survei SMRC. Sebaliknya, ia berharap penelitian serupa ke depan dapat menghadirkan analisis yang lebih mendalam agar bermanfaat sebagai bahan evaluasi pemerintah sekaligus referensi bagi masyarakat.
"Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detil kan makin bagus," ujar Qodari.
Lebih lanjut, Qodari mengatakan penelitian yang lebih rinci akan memudahkan masyarakat memahami indikator apa saja yang memengaruhi tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Menurutnya, hasil survei akan lebih komprehensif apabila mampu menunjukkan aspek yang memperoleh penilaian positif maupun negatif beserta pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan publik.
"Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami," pungkasnya.
Baca Juga: Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan, Kuasa Hukum Yaqut Siap Bongkar Fakta di Persidangan
Editor : Moch Vikry Romadhoni