Radar Pasuruan - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat menurun menjadi 51,1 persen berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Penurunan tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika yang wajar di tengah agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan pemerintah.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengatakan berbagai langkah pembenahan di kementerian, lembaga, hingga institusi penegak hukum berpotensi memengaruhi persepsi publik dalam jangka pendek.
“Penurunan tingkat kepuasan ini merupakan konsekuensi yang wajar dari proses pembenahan. Presiden Prabowo sedang mendorong agenda bersih-bersih di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di institusi penegak hukum. Dalam jangka pendek, kondisi ini justru membuat publik melihat semakin banyak kasus korupsi yang terungkap sehingga memengaruhi persepsi terhadap kinerja pemerintah,” ujar Iwan di Jakarta, Kamis (30/7).
Iwan menilai maraknya pemberitaan mengenai pengungkapan kasus korupsi tidak serta-merta menunjukkan praktik korupsi semakin meningkat pada masa pemerintahan saat ini. Menurutnya, kondisi tersebut justru mencerminkan sistem penegakan hukum yang berjalan lebih aktif.
Ia mencontohkan sejumlah kasus yang belakangan menjadi perhatian publik, seperti perkara di Badan Gizi Nasional (BGN), penangkapan tiga mantan pimpinan BGN, hingga kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
“Kasus-kasus yang mencuat di Badan Gizi Nasional (BGN), penangkapan tiga mantan pimpinan BGN, hingga perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah menjadi perhatian publik.
Namun, dari perspektif tata kelola, yang lebih penting adalah adanya keberanian negara untuk melakukan pembenahan, memperkuat sistem pengawasan, dan menegakkan akuntabilitas tanpa pandang institusi,” imbuhnya.
Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang ditangkap dalam kasus korupsi juga dapat dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan, selama penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional.
Selain isu penegakan hukum, Iwan menilai persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh sejumlah pernyataan Presiden Prabowo yang memicu perdebatan di ruang publik. Di era media sosial, menurutnya, opini publik dapat terbentuk dengan sangat cepat.
Baca Juga: Operasi Anti-Preman Polri Didukung Publik, Kepuasan Tembus 67 Persen
“Pernyataan seperti ‘Londo Ireng’ menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan dan diproduksi ulang di media maupun media sosial. Akibatnya, ruang diskusi publik lebih banyak tersita pada kontroversi istilah daripada substansi pesan yang ingin disampaikan Presiden. Dalam era komunikasi digital, framing sering kali lebih cepat membentuk persepsi dibandingkan penjelasan atas konteks sebenarnya,” jelasnya.
Iwan menambahkan pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik agar agenda reformasi yang dijalankan dapat dipahami masyarakat secara utuh. Ia meyakini tingkat kepercayaan publik berpotensi kembali meningkat apabila hasil reformasi mulai dirasakan secara nyata.
“Ke depan, keberhasilan Presiden Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengubah agenda bersih-bersih ini menjadi perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, birokrasi yang lebih bersih, maupun penegakan hukum yang semakin berkeadilan. Apabila hasil-hasil tersebut mulai terlihat secara nyata, kami meyakini kepercayaan publik berpotensi kembali meningkat,” tutupnya.
Baca Juga: OTT KPK Berujung Penahanan Bupati Pemalang, 4 Orang Resmi Jadi Tersangka
Editor : Moch Vikry Romadhoni