Radar Pasuruan - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Forum Intelektual Muda (FIM) menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, terutama di sektor perdagangan yang menghadapi tantangan ekonomi global.
Co-Founder FIM Muhammad Sutisna mengatakan, pergantian pejabat tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai rotasi jabatan. Menurutnya, reshuffle perlu menjadi langkah strategis untuk memperkuat kebijakan pemerintah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia.
"Presiden perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kita menghadapi perubahan ekonomi global dengan kebijakan yang berjalan terlalu lambat. Perdagangan adalah salah satu mesin utama ekonomi nasional dan membutuhkan kepemimpinan yang responsif, berani, serta memiliki visi jangka panjang," kata Sutisna kepada wartawan, Rabu (29/7).
Menurutnya, tekanan ekonomi global saat ini semakin kompleks. Perang tarif, kebijakan proteksionisme sejumlah negara, hingga perubahan rantai pasok dunia dinilai berpotensi menekan kinerja ekspor Indonesia. Selain itu, fluktuasi harga komoditas juga dapat berdampak pada pendapatan pelaku usaha maupun masyarakat.
Sutisna menilai pemerintah perlu menyusun strategi perdagangan yang lebih antisipatif, bukan sekadar merespons ketika persoalan telah terjadi. Ia menegaskan Indonesia harus mampu memperkuat industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Kita harus berani membangun politik perdagangan yang melindungi industri nasional, memperkuat produksi dalam negeri, sekaligus memaksa produk Indonesia naik kelas di pasar internasional," tegasnya.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas bernilai tambah rendah. Menurutnya, kebijakan perdagangan ke depan harus lebih berorientasi pada proses industrialisasi sehingga hasil sumber daya alam dapat diolah di dalam negeri sebelum dipasarkan ke luar negeri.
Baca Juga: Sering Kritik Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung Muncul di Istana Saat Reshuffle Prabowo
"Yang harus kita kejar bukan sekadar volume ekspor. Kita harus mengejar nilai tambah, industrialisasi, dan kemampuan produk nasional menguasai pasar global. Kalau bahan baku kita diekspor murah kemudian kita membeli kembali produk jadinya dengan harga mahal, itu bukan kemenangan perdagangan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sutisna mengusulkan nama Harvick Hasnul Qolbi sebagai salah satu figur yang dinilai layak dipertimbangkan apabila Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet, khususnya di Kementerian Perdagangan.
Menurutnya, pengalaman Harvick sebagai Wakil Menteri Pertanian dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian menjadi modal penting karena sektor perdagangan memiliki keterkaitan erat dengan produksi dan pengelolaan komoditas.
Selain pengalaman di pemerintahan, Harvick dinilai memiliki jaringan yang luas dengan pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga pelaku ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dianggap menjadi nilai tambah dalam membangun sinergi untuk memperkuat sektor perdagangan nasional.
"Kalau kita ingin membenahi perdagangan, kita membutuhkan orang yang memahami dari mana barang itu diproduksi, bagaimana pelaku usaha bergerak, bagaimana komoditas dikelola, dan bagaimana produk Indonesia bisa masuk ke pasar global. Harvick memiliki pengalaman yang relevan dengan kebutuhan tersebut," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
"Menyangkut dengan reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden," kata Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7).
Ia menambahkan seluruh pejabat negara harus menghormati keputusan Presiden terkait kemungkinan perombakan kabinet.
"Kita semua harus taat, tunduk pada hak prerogatif Bapak Presiden," tuturnya.
Baca Juga: Bupati Pemalang Terjaring OTT, KPK Selidiki Ijon Proyek DPUPR hingga Suap Jabatan
Editor : Moch Vikry Romadhoni