Radar Pasuruan - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kenaikan harga minyak dunia hingga menyentuh level USD 100 per barel tidak akan mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi serupa sehingga mampu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya kepada wartawan, Jumat (24/7). Ia menegaskan lonjakan harga minyak bukan situasi baru bagi pemerintah sehingga tidak menimbulkan kepanikan dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran negara.
“Tapi nggak membahayakan APBN sendiri karena keadaan ini bukan keadaan baru kan,” ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan pemerintah sebelumnya juga pernah menggunakan asumsi harga minyak di kisaran USD 100 per barel. Karena itu, berbagai skenario penyesuaian anggaran telah disiapkan apabila harga minyak kembali bertahan pada level tersebut.
Menurutnya, pengalaman menghadapi kondisi serupa membuat pemerintah lebih siap mengambil langkah penyesuaian tanpa harus melakukan perubahan kebijakan secara drastis.
“Balik seperti sebelumnya kan, kita asumsikan kan USD 100 asumsikan USD 100 (per barel) kan, berarti keadaan ini bukan berarti hal yang baru untuk kita, jadi bisa kita adjust lagi nanti anggarannya seperti sebelumnya. Jadi nggak kaget lah,” ujarnya.
Purbaya juga memastikan kondisi fiskal nasional hingga saat ini masih tetap kuat meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Baca Juga: Menkeu Buka Opsi Sekolah Menolak MBG, Efisiensi Anggaran Bisa Terjadi
Meski APBN dinilai tetap aman, Purbaya mengakui kenaikan harga minyak berdampak pada ruang fiskal pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi fleksibilitas pemerintah untuk menambah alokasi belanja di berbagai sektor.
Ia mencontohkan, ketika harga minyak sempat turun, pemerintah memiliki peluang memperbesar belanja untuk daerah, kementerian, maupun lembaga. Namun, apabila harga minyak kembali bertahan di level tinggi, ruang tersebut akan menyempit.
"Tadinya kan ketika harga minyak turun saya pikir ada ruang untuk nambah belanja ke daerah dan lain-lain, termasuk kementerian dan lembaga. Artinya sekarang kalau balik lagi ke situ, ya ruangnya semakin terbatas saja," pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni