Radar Pasuruan - Upaya memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI menghadapi tantangan besar di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat serta ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, setiap pengadaan persenjataan strategis, termasuk kapal perang, dinilai harus mengedepankan prinsip value for money agar memberikan manfaat maksimal bagi pertahanan negara.
Laksamana Muda TNI (Purn) Agung Pramono, yang pernah menjabat sebagai Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, menilai Indonesia perlu meningkatkan kekuatan pertahanan laut melalui penambahan kapal fregat kelas besar. Salah satu yang dinilai sesuai adalah fregat PPA buatan Italia, seperti KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321.
"Kalau bicara prioritas, maka nilai manfaat harus menjadi pertimbangan utama. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, penambahan fregat PPA penting untuk memperkuat kemampuan penangkalan dan menjaga wilayah ZEE," kata Agung, dikutip dari kanal YouTube Marapi Consulting & Advisory, Kamis (9/7).
Menurut purnawirawan TNI AL berpangkat terakhir laksamana muda tersebut, kapal fregat PPA memiliki peran penting dalam strategi anti-access, terutama untuk menjaga kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Ia menilai kapal perang dengan bobot 3.000 hingga 6.000 ton lebih efektif ditempatkan di wilayah perbatasan dibandingkan kapal berukuran lebih kecil.
Mantan Panglima Komando Armada Timur (Koarmatim) itu juga menekankan bahwa keberhasilan modernisasi pertahanan sangat bergantung pada kualitas perencanaan. Ia menilai penggunaan pinjaman luar negeri harus menjadi bagian dari strategi pembangunan kekuatan pertahanan, bukan semata-mata keputusan pembiayaan.
"Perencanaan yang baik harus dijalankan secara konsisten dan berkomitmen agar mampu menghasilkan kekuatan pertahanan yang efektif sekaligus mendukung tumbuhnya industri pertahanan nasional," ujarnya.
Dalam diskusi bertajuk Pengadaan Alutsista Berbasis Value for Money, konsultan pertahanan Marapi Consulting, Alman Helvas Ali, menyebut tantangan terbesar pengadaan alutsista saat ini terletak pada belum konsistennya perencanaan pemerintah.
Menurutnya, perubahan daftar proyek pinjaman luar negeri (Blue Book) yang terjadi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya sinkronisasi yang lebih baik antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.
Baca Juga: Kapal Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz, Kini Melaju ke Indonesia
"Kapasitas fiskal harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengadaan sehingga setiap pinjaman benar-benar menghasilkan kemampuan tempur yang dibutuhkan," ujarnya.
Alman menambahkan, dibanding memulai proyek baru, pinjaman luar negeri sebaiknya diprioritaskan untuk menyelesaikan program yang telah berjalan, termasuk pemenuhan Integrated Logistics Support (ILS) bagi alutsista yang sudah dimiliki. Ia juga mendukung penambahan kapal perang guna memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia.
"Meski pun ruang fiskal semakin terbatas, modernisasi pertahanan tetap dapat dilakukan secara efektif apabila pemerintah fokus pada kebutuhan yang memberikan nilai manfaat tertinggi," katanya.
Sementara itu, Ekonom Indef Eko Listiyanto mengingatkan pentingnya penerapan prinsip value for money dalam setiap pengadaan alutsista agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan kemampuan pertahanan yang optimal.
Ia juga menilai transparansi serta akuntabilitas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pertahanan dan fiskal pemerintah.
"Transparansi data dan komunikasi pemerintah menjadi sangat penting karena akan membangun kepercayaan publik maupun pasar terhadap kebijakan fiskal dan pertahanan," ucap Eko.
Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia tahun ini semakin menantang akibat pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap APBN, serta tingginya beban pembayaran utang. Karena itu, seluruh kebijakan pengadaan alutsista perlu disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara secara matang.
Baca Juga: Dolar AS Perkasa, Rupiah Kembali Melemah! Sentimen Global Jadi Biang Kerok
Editor : Moch Vikry Romadhoni