Radar Bromo - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan memahami keresahan para mitra Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ia berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Presidium Mitra MBG dengan BGN dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk membahas persoalan di lapangan dan mencari solusinya bersama.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat bertemu dengan Presidium Mitra MBG di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6).
"Saya tahu keresahan para mitra, mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan kepala BGN yang baru," ungkap Zulhas dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (26/6).
Zulhas memastikan pihaknya akan mengundang Presidium Mitra MBG dalam forum koordinasi terbatas bersama BGN agar berbagai masalah lapangan dapat dibahas secara langsung dan dicarikan jalan keluarnya.
"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi," kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah organisasi mitra MBG menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk perlunya pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi dengan BGN. Perwakilan DPP Gapembi Alven Stony mengungkapkan bahwa keterlibatan mitra dalam program ini telah menghemat anggaran negara secara besar-besaran.
Baca Juga: Nama Tersangka Korupsi MBG Bertambah Jadi 41, BGN Bungkam dan Serahkan Sepenuhnya ke Kejagung
"Awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun, dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ucap Alven.
Karena itu, Alven menilai para mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, dan perumusan kebijakan bersama BGN agar komunikasi antara pusat dan pelaksana lapangan dapat berjalan lebih efektif.
Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi menambahkan bahwa program MBG telah memberikan dampak ekonomi signifikan, termasuk di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun sejumlah SPPG di wilayah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang justru dinilai menghambat percepatan program.
"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PBNU M. Nurkhoiron mengungkapkan bahwa organisasinya menargetkan 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN, namun baru 214 dapur pesantren yang beroperasi. Lebih dari 130 dapur masih menghadapi berbagai kendala, dengan tantangan terbesar pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN.
"Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN," kata Khoiron.
Editor : Moch Vikry Romadhoni