Radar Pasuruan - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi tudingan dari Aliansi BEM Bersatu terkait dugaan kedekatan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, dengan tokoh-tokoh yang pernah berada dalam tim pemenangannya pada Pilpres 2024. Menurut Ganjar, kritik yang disampaikan seharusnya direspons dengan data dan argumentasi, bukan dengan pelabelan politik.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6).
Ganjar menegaskan pemerintah perlu menjawab kritik secara terbuka dan berbasis fakta, dan masukan dari masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi kebijakan.
"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," tegasnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan bahwa negara hadir untuk melindungi hak warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.
"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," tuturnya.
Baca Juga: Ganjar Kritik Efisiensi Anggaran: Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Rakyat Kecil
Ia menekankan bahwa mempertanyakan afiliasi politik seseorang bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk melemahkan kritik yang disampaikan.
"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.
Ganjar mengingatkan demokrasi dapat tergerus apabila kritik hanya dianggap sah ketika datang dari kelompok pendukung pemerintah, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," pungkasnya.
Sebelumnya, Aliansi BEM Bersatu mengungkap dugaan keterlibatan aktor politik praktis dalam aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan sejumlah mahasiswa, dengan dugaan mengarah pada kedekatan Tiyo Ardianto dengan jaringan politik PDI Perjuangan dan mantan tim pemenangan Ganjar Pranowo.
Juru Bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula menyatakan indikasi keterlibatan unsur politik terlihat dari sejumlah fasilitas yang digunakan, termasuk kendaraan mewah Toyota Fortuner yang diduga digunakan Tiyo dan terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso yang merupakan besan dari Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, salah satu tokoh dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Gaji Guru Hanya Rp50 Ribu, P2G Bongkar Dampak Mengerikan Program MBG di Gugatan MK
Editor : Moch Vikry Romadhoni