Radar Bromo -Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) yang jatuh pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Imbauan ini tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 yang mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”.
"Mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada tanggal 28 Oktober 2025," demikian tertulis dalam pedoman tersebut yang dikutip Senin (27/10).
Dalam pedoman tersebut juga disebutkan bahwa stasiun Radio dan Televisi diimbau untuk memutar lagu-lagu wajib nasional dan atau mars pemuda yang relevan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Selain itu, media di berbagai platform juga diharapkan ikut menyebarkan rangkaian kegiatan peringatan HSP ke-97 tahun 2025 melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, media online, dan bentuk publikasi lainnya.
Tidak hanya itu, seluruh instansi pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga swasta, serta masyarakat juga diminta ikut memperingati dengan membuat spanduk, leaflet, pamflet, meme, film pendek, maupun konten kreatif bertema kepemudaan serta berbagai media publikasi lainnya.
Pada peringatan esok hari, akan diselenggarakan upacara bendera pada pukul 08.00 waktu setempat hingga selesai. Pesertanya terdiri atas pelajar, mahasiswa, pemuda, pramuka, PMR, unsur SKPD, organisasi kepemudaan, serta masyarakat umum.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu” yang menegaskan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas elemen bangsa.
Semangat ini sejalan dengan arah pembangunan kepemudaan dalam RPJMN dan Asta Cita yang menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah, peran organisasi kepemudaan, inovasi generasi muda, serta penguatan jejaring nasional dan global.
“Pembangunan kepemudaan untuk mewujudkan kemajuan Indonesia membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan kebersamaan antar pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah,” demikian penutup dalam pedoman tersebut.
Editor : Moch Vikry Romadhoni