Radar Pasuruan - Ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menjadi peristiwa tragis di penghujung September.
Bangunan musala Ponpes Al Khoziny roboh pada 29 September 2025 saat para santri tengah melaksanakan ibadah salat Ashar.
Proses pencarian dan evakuasi berlangsung selama sembilan hari, sebelum resmi ditutup pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI M. Syafii, menyebutkan bahwa tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi 171 orang, terdiri dari 104 selamat dan 67 meninggal dunia, termasuk 8 body part.
“Seluruh korban telah berhasil dievakuasi dari lokasi dan telah diserahterimakan ke Disaster Victim Identification (DVI) Bidokkes Polda Jawa Timur untuk ditindaklanjuti proses identifikasi secara ilmiah dan resmi,” ujar Syafii dalam jumpa pers pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Permintaan Maaf Pihak Ponpes Al Khoziny
Ketua Alumni Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, KH Zainal Abidin, mewakili pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.
“Kami sampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri,” kata Zainal kepada wartawan pada Selasa, 7 Oktober 2025.
“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluar ndalem, kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, kami juga minta maaf kepada keluarga, masyarakat, dan teman-teman media, apabila dalam beberapa hari terakhir ini ada hal-hal yang kurang nyaman,” imbuhnya.
Ia juga meyakini bahwa para korban yang wafat meninggal dalam keadaan mulia.
“Kami yakin bahwa para santri yang meninggal dunia dalam kondisi menuntut ilmu, bersuci, dan melaksanakan salat. Kami yakin dan berani bersumpah mereka itu husnul khotimah,” tambahnya.
Proses Penegakan Hukum Insiden Ambruknya Ponpes Al Khoziny
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Jules Abraham Abast, menegaskan bahwa langkah hukum tetap akan berjalan.
“Sesuai pernyataan dari Bapak Kapolda bahwa Polda Jawa Timur akan memproses hukum. Tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, baik upaya penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan,” kata Jules Abraham kepada wartawan pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Jules juga menyampaikan bahwa tim Disaster Victim Identification (DVI) masih melaksanakan proses identifikasi korban.
Ia pun mengimbau semua pihak untuk turut berempati terhadap keluarga korban selama proses ini berlangsung.
“Keluarga korban juga tentu masih trauma, duka, marilah kita bersama-sama berempati. Biarkan seluruh proses ini berakhir ya. Identifikasi keluarga juga bisa berjalan sebagaimana mestinya,” terangnya.
“Mudah-mudahan secepatnya, kami akan melakukan proses penegakan hukum,” tambahnya.
Sebelumnya, Jules menyatakan bahwa proses hukum baru dapat dimulai usai evakuasi tim SAR selesai dilakukan.
“Terkait dengan proses penegakan hukum harus kami tegaskan bahwa kami masih menunggu terlebih dulu teman-teman SAR ini selesai, kemudian lokasi sudah clear, baru kami akan melangkah,” kata Jules kepada awak media pada Senin malam, 6 Oktober 2025.
Ketua MPR Percaya Pengusutan Kepolisian
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pihaknya percaya penuh kepada kepolisian dalam menangani proses hukum.
“Kami percaya pada kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa jadi pelajaran penting bagi penyelenggara pendidikan,” kata Ahmad Muzani kepada awak media di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Ia juga berharap agar insiden ini bisa menjadi pengingat penting bagi pengelola lembaga pendidikan, baik berbasis agama maupun umum, bahwa standar konstruksi bangunan merupakan hal yang sangat vital.
Editor : Moch Vikry Romadhoni