JAKARTA–Di tengah dinamika nasional yang menghangat. Strategi komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan.
Langkah pemerintah mengandalkan influencer untuk menyampaikan program dan kebijakan dipandang tidak efektif dan berisiko mengaburkan pesan publik.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih minim strategi.
“Komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran belum fokus pada strategi komunikasi publik. Kebijakan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak sering kali berpotensi berubah menjadi bola liar di masyarakat,” kata Kunto seperti dilansir Humas Indonesia.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai pemerintah seharusnya tidak mengulangi pola komunikasi yang pernah dilakukan di era sebelumnya.
Ia menegaskan penggunaan buzzer maupun influencer justru memboroskan anggaran negara.
“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer. Harga menyewa influencer membutuhkan anggaran ratusan miliar. Itu hanya membuat mubazir dan tidak berdampak apa pun,” ujar Jerry dikutip dari Katakini, Minggu (31/8).
Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Nyarwi Ahmad, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), menekankan bahwa pejabat publiklah yang seharusnya menjadi komunikator utama, bukan influencer.
“Semestinya para pejabat publik dan pemimpin institusi politiklah yang menjadi influencer dalam mengomunikasikan kebijakan publik. Kalau politisi bergantung pada influencer, ini tidak menunjukkan kemajuan demokrasi,” tegasnya.
Meski demikian, ada juga pandangan yang menilai penggunaan influencer sah-sah saja. Djayadi Hanan, pengamat politik dari Universitas Paramadina, menyebut langkah ini sebagai adaptasi terhadap perkembangan media sosial.
“Agak aneh kalau pemerintah tidak menggunakan media sosial. Sekarang ada dunia baru yang berkembang, yaitu media sosial. Siapa? Tentu kelompok yang bisa didengar yaitu influencer,” ungkapnya
Pihak pemerintah sendiri menegaskan pentingnya peran influencer dalam menyosialisasikan kebijakan. Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, menyebut aktor digital dibutuhkan sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Para aktor digital yang merupakan key opinion leaders selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga,” kata Fadjroel
Sejumlah pengamat menekankan bahwa di tengah perkembangan media sosial, media massa tetap memiliki peran vital sebagai sumber informasi yang kredibel.
Pemerintah diminta lebih transparan dan akuntabel dalam strategi komunikasi agar tidak terjebak dalam praktik manipulatif yang bisa mengurangi ruang kritik publik.
Editor : Muhammad Fahmi