Hal tersebut diungkapkan Ketua BK DPRD Kabupaten Pasuruan M. Sholeh. Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, sudah menghimpun beberapa keterangan dari pihak-pihak terkait. Bukan saja dari Disperindag ataupun Dinkop selaku OPD yang melakukan pengadaan. Tetapi, juga dari pihak Himpunan Asosiasi (HIAS) Kabupaten Pasuruan.
"Bahkan, kami juga sudah memintai keterangan dari masing-masing anggota dewan yang namanya disebut di media," kata Sholeh melalui sambungan selulernya kemarin.
Hasilnya, pihaknya tak menemukan adanya keterlibatan anggota dewan yang disebutkan media, atas keterlibatan mereka dalam mengoordinir pengadaan jutaan masker. Berdasarkan keterangan yang diperolehnya, pengadaan masker itu tidak melibatkan anggota dewan.
"Kami tidak tahu, penelusuran oleh APH seperti apa. Yang jelas, berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, sementara ini tidak ada keterlibatan anggota dewan dalam pengadaan masker itu," bebernya.
Sholeh mengakui, hasil tersebut baru sementara. Artinya, belum semua penelusuran yang dilakukan final. Karena pendalaman terkait masalah tersebut masih didalaminya.
Khususnya, untuk dugaan keterlibatan Agus Suyanto. Karena berdasarkan informasi lanjutan yang diperolehnya, Agus merupakan dewan pembina di HIAS.
"Kalau untuk tujuh anggota dewan yang lain, sudah klir. Tinggal saudara AS, yang masih kami perlu dalami lagi," tuturnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, upaya Pemkab Pasuruan dalam menggerakkan ekonomi pelaku UMKM di tengah pandemi, ditengarai telah dinodai oleh "makelar-makelar" proyek. Pengadaan masker yang seharusnya bertujuan membangkitkan ekonomi UMKM, malah dimanfaatkan banyak orang untuk mengeruk keuntungan.
Bukan hanya kalangan wartawan ataupun LSM, karena dari kalangan dewan disebut-sebut juga memanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Delapan anggota dewan tercatut. Meski akhirnya, BK mengklaim tidak ada keterlibatan anggota dewan yang terhormat dalam pengadaan masker bernilai Rp 8 miliar lebih itu. (one/fun) Editor : Jawanto Arifin