Belakangan proyek pengadaan yang melibatkan pelaku UKM ini, dikabarkan mencatut nama wakil rakyat. Sebab ada desas-desus yang berhembus bahwa dewan juga dapat jatah. Kabar yang beredar, ada delapan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan diduga kebagian proyek pengadaan masker itu.
Menurut data yang beredar, tidak hanya Rudi Hartono yang kebagian jatah. Ada juga Saifullah Damanhuri, Yusuf Daniyal, Elyas, Eko Suyono, Sugiarto, Nik Sugiarti, dan Agus Suyanto.
Rudi Hartono yang merupakan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, disebut memperoleh "jatah" 10 ribu masker. Sementara, Saifullah Damanhuri yang merupakan ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, mendapatkan 25 ribu masker. Yusuf Daniyal anggota komisi III yang juga ketua Fraksi PKB mendapatkan 5 ribu masker.
Sedangkan Elyas, sekretaris komisi II, mendapat 15 ribu masker. Eko Suyono yang merupakan anggota komisi II dan juga ketua Bapemperda, mendapat 10 ribu masker.
Untuk Sugiarto, anggota komisi II, dijatah 2.500 masker. Sementara Nik Sugiharti, mendapat kuota 10 ribu masker. Dan paling banyak adalah Agus Suyanto dengan perolehan 1 juta masker yang diserahkan kepada HIAS.
Namun, delapan anggota DPRD itu kompak membantah terlibat pengadaan masker. Jika pun terlibat, hanya sebatas membantu menjembatani UMKM dengan Disperindag dan Dinkop dan UKM sebagai OPD yang menjadi leading sector pengadaan masker.
Kepada Jawa Pos Radar Bromo, Rudi Hartono membantah dirinya memainkan pengadaan masker. Ia menegaskan, hanya menjembatani salah satu rekannya, seorang kepala desa di Grati, untuk bisa mendapatkan pekerjaan pembuatan masker. Karena banyak warga di wilayah Grati tersebut mahir menjahit namun sepi job imbas Covid-19.
"Saya tidak mengambil keuntungan sama sekali. Saya hanya mengarahkan ke Disperindag untuk mengajukan permohonan agar dapat pekerjaan itu," tandasnya.
Hal serupa diutarakan Saifullah Damanhuri. Politisi dari F-PPP ini menegaskan, tidak pernah berkomunikasi dengan Disperindag ataupun Dinkop dan UKM sebagai OPD yang mengadakan masker. Namun, ia memang pernah mengarahkan warga yang pintar menjahit di wilayah Rembang dan Kraton untuk mengajukan kuota pembuatan masker ke dinas tersebut.
Hal itu didasarinya untuk membantu mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan. Karena dampak dari Covid-19, keahlian mereka tak terpakai akibat lesunya order.
"Saya tidak pernah komunikasi dengan Dinkop ataupun Disperindag terkait pengadaan masker. Kalau mengarahkan UMKM memang pernah. Karena mereka sepi job sekarang. Padahal, Pemkab sedang ada pekerjaan dan mereka tidak mengetahuinya," beber dia.
Begitupula dengan Eko Suyono, anggota Komisi II dari F-PDI Perjuangan. Ia menegaskan, tidak pernah berkomunikasi dengan Dinkop ataupun Disperindag terkait hal itu. "Kalau sekedar mengarahkan pelaku UKM, pernah," sampainya.
Hal berbeda disampaikan Elyas dari F-Gerindra. Ia mengaku malah tidak mengetahui apa-apa. "Masker apa? Saya nggak ikut-ikut," tandasnya.
Sugiarto dan Nik Sugiharti memberikan pernyataan yang sama dengan Elyas. Anggota DPRD dari F-Golkar ini membantah tudingan miring tersebut.
"Kalau masalah lingkungan saya tahu. Kalau masalah jahit menjahit, di mana saya menjahitnya. Di sini juga tidak ada UKM menjahit," beber Sugiarto.
Sementara Nik Sugiarti menegaskan, tidak benar dirinya terlibat dalam proyek pengadaan masket itu. Sebab, ia tidak pernah berkomunikasi ataupun sekadar menjembatani pelaku UMK dengan Disperindag ataupun Dinkop untuk pengadaan masker itu.
"Logikanya kalau mau, saya kan bisa ngambil pengadaan melalui suami saya. Tapi, kan tidak saya lakukan. Mungkin ada yang merasa dekat dengan saya, sehingga mencatut nama saya atau bagaimana," ujar istri dari Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan tersebut.
Sementara itu, Agus Suyanto, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan, tidak terlibat dalam pengadaan masker. Meski sebenarnya, ia merupakan dewan pembina HIAS.
"Saya memang bagian dari UKM. Karena basic saya sebelum menjadi dewan adalah pelaku UKM. Termasuk perintis HIAS. Tapi, terkait pengadaan masker itu, saya tidak terlibat," dalihnya.
Ia menambahkan, memang memiliki kerabat yang bisa nyablon. Tapi, ia mengklaim tidak ikut-ikutan dalam bisnis sablon masker. "Mas saya memang punya usaha sablon. Bukan saya," paparnya.
Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Pasuruan Maria Ulfa mengakui, peran legislatif hanya sebatas mengomunikasikan. Karena mereka memiliki jaringan UKM yang belum tersentuh Disperindag. "Hanya sekadar menjembatani," ujarnya. (one/hn/fun) Editor : Fandi Armanto