Isu pembangunan jalan tembus Sukorejo–Batu bukanlah gagasan baru. Wacana ini sudah muncul sejak lebih dari satu dekade lalu, tepatnya sebelum proyek tol Pandaan–Malang terealisasi.
SAAT itu, jalur alternatif dianggap penting untuk memecah arus lalu lintas wisatawan ke Kota Batu dan Malang yang terus membludak. Seiring berjalannya waktu, isu tersebut meredup.
Pembangunan jalan tol dianggap cukup menjawab kebutuhan mobilitas. Bahkan, pemerintah pusat kala itu lebih fokus menuntaskan proyek strategis nasional lain, sehingga ide jalan tembus Sukorejo–Batu “masuk kotak”.
Kini, wacana tersebut kembali berembus. Pemkot Batu menjadi salah satu pihak yang paling mendorong. Alasannya sederhana: kemacetan menuju kota wisata apel itu semakin parah. Volume kendaraan wisatawan meningkat tajam setiap akhir pekan dan musim liburan. Jalur Malang–Batu yang menjadi akses utama kerap lumpuh, membuat wisatawan mengeluh.
Bagi Batu, membuka akses dari arah Pasuruan adalah strategi memecah arus kendaraan sekaligus memperluas pintu masuk wisatawan. Jalur Sukorejo–Batu yang melewati jalur pegunungan dianggap punya nilai strategis. Wisatawan dari Surabaya dan sekitarnya bisa langsung menuju Batu tanpa harus memutar lewat Malang.
Di sisi lain, Kabupaten Pasuruan tentu berkepentingan. Jalur tembus ini tidak hanya soal lalu lintas, tetapi juga peluang ekonomi. Dengan terbukanya akses, Pasuruan berpotensi menghidupkan kembali sektor pariwisata yang selama ini kalah pamor dibanding Malang dan Batu.
Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menegaskan, hingga kini belum ada pemberitahuan resmi. Namun ia tidak menampik jika isu ini sudah jadi perbincangan lama.
“Kalau memang ada wacana ke arah sana, pasti komunikasinya antar pimpinan daerah. Kita tunggu perkembangan,” katanya.
Jalan tembus Pasuruan-Batu ini pernah nyaris disepakati. Itu terjadi di tahun 2017 silam. Rencana tersebut diinisiasi Pemprov Jatim. Saat itu tiga pemerintah daerah yakni Pemkab Pasuruan, Pemkab Malang dan Pemkot Batu, bahkan sudah sempat membuat MoU.
Namun dalam perjalannya, rencana ini batal karena ternyata pemerintah daerah diminta untuk menyediakan anggaran. Jumlahnya tak sedikit karena jalur yang akan dilalui, harus dibebaskan terlebih dahulu.
Di tahun itu, Pemkab Pasuruan tidak menjadikan jalur tembus alternative ini sebagai program prioritas. Sehingga mustahil bagi pemkab untuk membiayai pembebasan lahan yang waktu itu dihitung bisa mencapai 220 hektare tersebut.
Rinciannya 15,478 hektare lahan permukiman; 40,032 hektare lahan sawah; 45,387 hektare lahan tegal; 2,422 hektare area perkebunan; 26,150 hektare hutan negara; 30 hektare lahan tambak; dan 60,810 Hektare lahan lainnya.
Pembiayaan Tembus Rp 1,63 Triliun
WACANA pembangunan jalan tembus Sukorejo–Batu diperkirakan sepanjang 33,92 kilometer itu melintasi tiga daerah sekaligus: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Tantangan terbesarnya justru ada di pembiayaan.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, mengungkapkan, angka kebutuhan dana yang pernah muncul sudah mencapai Rp 1,63 triliun. Itu pun berdasarkan estimasi tahun 2015.
“Kalau sekarang, pasti lebih besar lagi. Estimasi lama itu pernah disampaikan Bakorwil Malang. Yang jelas, dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan dan konstruksi,” ujarnya.
Menurut Bakti, karena jalur yang ada akan difungsikan sebagai jalan tembus antarwilayah, maka lebarnya tidak bisa lagi sekadar standar jalan kabupaten. Minimal harus setara jalan provinsi. Artinya, pembebasan lahan akan semakin besar.
Format pendanaan yang pernah disusun adalah sharing. Masing-masing daerah yang dilintasi wajib ikut menanggung, ditambah kontribusi APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN.
“Tapi untuk saat ini kami belum tahu apakah formatnya tetap sama atau berubah. Karena perlu pembahasan lebih lanjut,” tambahnya.
Tantangan berikutnya adalah skala prioritas pembangunan daerah. Dengan nilai triliunan, sulit membayangkan satu daerah bisa menanggung sendiri. Karena itu, kepastian skema sharing dan komitmen tiap daerah mutlak dibutuhkan.
Di sisi lain, jalur tembus ini diyakini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan menuju Kota Batu yang terus meningkat. Arus wisatawan yang melonjak ke kota wisata tersebut telah membuat jalan utama Malang–Batu nyaris selalu padat, terutama akhir pekan. Namun, tanpa kepastian pembiayaan, wacana ini bisa kembali kandas.
DPRD Nilai Kabupaten Pasuruan Harus Dapat Benefit
WACANA jalan tembus Sukorejo–Batu ibarat api dalam sekam: sesekali redup, tiba-tiba kembali menyala. Kali ini muncul dari Pemkot Batu yang sedang mencari solusi kemacetan akibat tren kunjungan wisata terus meningkat.
DPRD Kabupaten Pasuruan melihat peluang sekaligus ancaman. Ketua Komisi III DPRD, Yusuf Daniyal, menilai jalur tembus ini sudah lama diwacanakan sebelum tol Pandaan–Malang dibangun. “Kalau sekarang dihidupkan lagi, Pasuruan tidak boleh hanya jadi lintasan. Harus ada benefit yang jelas,” tegasnya.
Menurut Danil-panggilan akrabnya, setiap pembangunan jalan baru selalu membawa dampak ekonomi. Jika dikelola dengan benar, jalur tembus bisa membuka peluang pariwisata baru bagi Pasuruan. Namun, jika dibiarkan, Pasuruan hanya akan menjadi “jalur lewat” tanpa memberi nilai tambah.
“Idealnya, begitu jalan tembus dibuka, peluang ekonomi juga ikut terbuka. Itu yang harus dilirik pemkab,” ujarnya.
Isu benefit ini penting karena Kabupaten Pasuruan punya banyak potensi wisata, mulai dari Bromo, agro wisata, hingga wisata religi. Namun tanpa strategi, semua bisa lewat begitu saja ke Malang atau Batu.
Legislator mendesak agar sejak awal Pemkab Pasuruan sudah menyiapkan peta jalan: potensi mana yang akan dikembangkan, akses mana yang diperkuat. Tak kalah penting, kebijakan apa yang bisa menarik wisatawan untuk singgah.
“Dengan kata lain, jalur tembus bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi juga masa depan ekonomi lokal,” katanya.
Jalan Tembus Alternatif, Kabupaten Pasuruan Jangan Cuma Jadi Tempat “Kencing” Saja
SOROTAN tajam datang dari pelaku wisata. Indra Permadi, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Pasuruan, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak pasif menyikapi wacana jalur tembus Sukorejo–Batu.
Menurutnya, pembukaan akses itu bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, memudahkan arus wisata ke Bromo maupun Batu. Namun di sisi lain, tanpa strategi, Pasuruan hanya akan jadi tempat singgah sementara.
“Kalau tidak ada langkah strategis, Pasuruan hanya jadi tempat kencing saja,” tegas lelaki yang lebih akrab disapa Win Broto tersebut.
Ia menilai, Batu dan Malang sudah lama bersaing untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama. Infrastruktur dan strategi mereka jauh lebih siap. Sementara Pasuruan, hingga kini, belum punya konsep besar ke mana arah pariwisatanya.
“Kalau memang sepakat membuka akses, harus ada strategi. Kalau tidak, percuma,” katanya.
Menurutnya, Pemkab Pasuruan harus segera merumuskan daya tarik khas. Tidak harus sama dengan Probolinggo atau Malang. Misalnya, Pasuruan bisa mengangkat budaya religius, kuliner khas, hingga sub-destinasi unik di kawasan Bromo.
“Lihat Bali dan Jogjakarta. Mereka bisa menjual karakter. Pasuruan juga harus punya karakter pembeda. Kalau tidak, kita akan terus kalah,” jelasnya.
Ia menjelaskan misalnya, unsur wisata religi sudah lekat dengan Kota Pasuruan melalui branding Madinah van Java. Nah, Kabupaten Pasuruan, kata Win Broto, punya daya pikat kebhinekaan jika budaya tengger bisa dimaksimalkan.
HPI bahkan memberi gambaran, jalur tembus bisa dijadikan “showroom wisata”. Hotel, kuliner, dan atraksi budaya bisa tumbuh di sepanjang akses jalan. Tapi semua itu perlu keseriusan pemerintah untuk menata sistem pariwisata yang masih berjalan sendiri-sendiri.
“Jujur saja kita sekarang sudah kalah dengan Trawas. Maka yang jelas bagaimana pengelolaan wisata bisa menjadi iklim mendatangkan investor,” katanya.
Selama ini, kata Win, yang terjadi justru sebaliknya. Menarik investor untuk membangun destinasi. Kalau begitu, konsepnya justru tak terarah. Tidak ada branding yang punya nilai jual.
“Karena pasti akan jalan sendiri-sendiri. tetapi kalau wisata yang ad aitu mampu menarik investasi, pasti akan sustainable,” bebernya. (tom/fun)
Editor : Abdul Wahid