KRAKSAAN, Radar Bromo – Lima warung diduga menjadi lokasi prostitusi di Kabupaten Probolinggo. Senin (28/9), petugas Satpol PP mendatangi lima warung itu dan menutupnya. Namun semua warung kondisinya sudah kosong saat petugas datang.
Lima warung tersebut ada di dua lokasi. Dua warung ada di Desa Kelampokan, Kecamatan Besuk, yang dikenal warga sebagai kawasan Klerkeran.
Tiga lainnya berada di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton yaitu di kawasan yang dikenal sebagai Pasir Panjang.
Meski kosong, Satpol PP tetap menyegel lima warung itu. Petugas memasang garis dan banner berisi tulisan, Kawasan Bebas Prostitusi. Pemasangan banner itu sekaligus jadi penanda bahwa lokasi itu berada dalam pengawasan khusus.
Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo Taufik Alami mengatakan, petugas tidak menemukan aktivitas prostitusi saat tiba di lokasi.
Bahkan, sejumlah barang yang sebelumnya berada di dalam warung juga sudah tidak ada. Seperti para perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan sejumlah kasur yang disediakan di tempat itu.
“Di lokasi tidak ditemukan PSK. Kasur-kasurnya juga sudah tidak ada. Di toilet juga sudah tidak ada," kata Taufik.
Taufik mengatakan, penyegelan itu diawali dengan pengaduan masyarakat (Dumas) yang diterima petugas Satpol PP. Masyarakat menyebut, lokasi dimaksud selama ini digunakan untuk praktik prostitusi.
Petugas pun langsung memantau lokasi sejak Kamis (24/9). Lalu pada Sabtu (26/9) malam, petugas melakukan pendekatan persuasif dengan mendatangi lokasi.
Para pemilik warung diminta menghentikan aktivitas prostitusi atau menutup warung. Selain itu, mereka diminta tidak melakukan aktivitas serupa di tempat lain.
"Kami sudah pantau sejak Kamis dan sebelumnya sudah dilakukan pendekatan persuasif agar para pemilik warung menghentikan aktivitas mereka,” ujarnya.
Karena itu, walaupun warung sudah kosong pada Senin (28/9) siang saat didatangi, petugas menurut Taufik tidak akan menghentikan pengawasan.
Pengawasan tetap dilakukan agar lokasi tidak kembali digunakan untuk aktivitas serupa. Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat.
Khusus kawasan Pasir Panjang, Pemdes Sumberanyar diminta ikut mengawasi aktivitas di wilayahnya.
Sebab, menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP. Masyarakat dan pemerintah desa juga harus terlibat aktif.
"Semoga selamanya tidak ada lagi. Karena itu kami melibatkan masyarakat untuk pengawasan. Saya sudah wanti-wanti kepada Pemdes Sumberanyar," katanya.
Selain Kelampokan dan Pasir Panjang, Satpol PP memantau sejumlah titik lain yang diduga jadi lokasi prostitusi. Termasuk di kawasan Embong Miring, Kecamatan Tegalsiwalan. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi