KRAKSAAN, Radar Bromo - Ketepatan data menjadi salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial di Kabupaten Probolinggo. Pemkab bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kini melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.
Pemutakhiran tersebut menyasar sekitar 387.000 keluarga di Kabupaten Probolinggo dengan mengukur 39 variabel sosial dan ekonomi. Data itu diharapkan tidak hanya menjadi basis administrasi, tetapi digunakan untuk menentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah.
Persoalan data tersebut menjadi salah satu agenda yang dibawa Bupati Probolinggo Muhammad Haris dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Kamis (17/9). Kata Haris, akurasi data merupakan bagian penting dari keberhasilan kebijakan perlindungan sosial. Tanpa data yang mutakhir, program pemerintah berisiko tidak sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Pendataan lapangan ini menyasar sekitar 387 ribu keluarga dengan mengukur 39 variabel sosial dan ekonomi,” kata Haris.
Pendataan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah. Masyarakat dilibatkan untuk memeriksa dan memverifikasi informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Langkah tersebut menjadi penting karena kondisi keluarga dapat berubah. Pendapatan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, hingga akses terhadap layanan dasar tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Data yang tidak diperbarui berpotensi membuat intervensi pemerintah tidak lagi sesuai dengan kondisi penerima.
Haris mengatakan, pemutakhiran data diarahkan untuk memperkuat objektivitas kebijakan perlindungan sosial sekaligus mendukung target penurunan kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo.
“Melalui pendataan intensif dari rumah ke rumah, BPS dan Pemkab Probolinggo mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memverifikasi data sosial agar kebijakan perlindungan sosial di masa mendatang lebih objektif dan inklusif,” ujarnya.
Namun, pembenahan data bukan satu-satunya pekerjaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar yang memadai setelah kelompok sasaran teridentifikasi.
Dalam pertemuan tersebut, pemkab menyampaikan sejumlah agenda terkait kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya adalah peningkatan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) untuk memperluas akses jaminan kesehatan.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mendorong optimalisasi pendidikan anak usia dini serta penerapan pembelajaran multigrade di wilayah tertentu. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab kebutuhan pendidikan di daerah yang memiliki keterbatasan kondisi dan sumber daya.
Persoalan sosial juga menjadi perhatian. Pemkab Probolinggo menyampaikan upaya pencegahan perkawinan anak serta penguatan perlindungan perempuan dan anak. Penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan sekolah, keluarga, layanan kesehatan, pemerintah desa hingga lembaga perlindungan sosial.
Selain persoalan sosial, pemerintah daerah juga memaparkan pemulihan kawasan Bromo setelah kebakaran hutan dan lahan. Perlindungan lingkungan ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah, terutama karena kawasan tersebut berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Dari sisi ekonomi, Pemkab Probolinggo juga membuka peluang pengembangan investasi industri. Investasi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Bupati Muhammad Haris mengatakan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta layanan dasar.
“Bagaimana pembangunan benar-benar memperkuat manusia dan melindungi lingkungan tempat mereka hidup,” kata Haris.
Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai agenda tersebut tidak berhenti pada pembahasan lintas pemerintah. Haris berharap komunikasi dengan pemerintah pusat dapat diterjemahkan menjadi program yang memiliki sasaran, ukuran keberhasilan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Harapannya, komunikasi ini berlanjut menjadi kerja sama yang nyata. Masyarakat semakin terlindungi, layanan semakin baik, dan Probolinggo semakin berdaya saing,” ujarnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid