KRAKSAAN, Radar Bromo - Tingginya serapan biosolar bersubsidi di Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian Pemkab Probolinggo. Hingga Agustus 2026, realisasi penyaluran mencapai 31.312 kiloliter (KL). Angka ini mencapai 110,3 persen dibandingkan kuota sampai Agustus yang berada di angka 28.391 KL.
Pemkab Probolinggo melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap tujuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kamis (17/9). Pemantauan dilakukan di wilayah jalur Pantura, mulai Kecamatan Dringu hingga Kecamatan Paiton.
Monev melibatkan Pertamina serta pengelola SPBU. Pemerintah daerah ingin memastikan ketersediaan BBM bersubsidi sekaligus melihat langsung kondisi distribusi di lapangan.
“Dari hasil monitoring memang ada beberapa SPBU yang mengalami antrean. Karena itu, kami berkoordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU, agar distribusi tetap berjalan lancar,” ujar Kabid Perdagangan DKUPP Kabupaten Probolinggo, Mahdzin Sareza.
Menurutnya, keberadaan antrean perlu menjadi perhatian, karena menyangkut ketersediaan BBM bersubsidi dan ketertiban di sekitar SPBU. “Kami ingin memastikan distribusinya berjalan lancar dan tidak sampai mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Dari tujuh SPBU yang dipantau, enam di antaranya melayani penjualan biosolar. Beberapa SPBU yang menjadi perhatian dalam pemantauan, diantaranya SPBU Sinto, Namira, Semampir, dan Paiton. Serta, SPBU Exit Tol Gending dan Randumerak. Namun, kedua SPBU ini sedang dalam masa pemantauan. “Dua SPBU ini belum menyalurkan biosolar," katanya.
Persoalan biosolar menjadi perhatian, karena tingkat realisasinya cukup tinggi. Untuk 2026, Kabupaten Probolinggo mendapatkan kuota 42.645 KL. Sementara, kuota hingga Agustus sebesar 28.391 KL, namun realisasi sudah mencapai 31.312 KL.
Mahdzin mengatakan, kondisi tersebut kemudian dibahas bersama Pertamina. Salah satu opsi yang dibicarakan adalah pengalihan kuota ke SPBU yang masih dapat melakukan pengisian biosolar. “Pertamina akan mengalihkan kuota biosolar ke SPBU yang masih bisa melakukan pengisian. Di antaranya SPBU Semampir dan Paiton,” katanya.
Pemerintah daerah juga meminta kuota biosolar untuk Kabupaten Probolinggo, mendapat jaminan. Terutama untuk wilayah Kraksaan ke timur yang dinilai membutuhkan perhatian dalam distribusi.
“Pertamina akan mengalihkan kuota ke SPBU yang masih bisa mengisi, seperti Semampir dan Paiton,” kata Mahdzin.
Maretinus Sjaiful Efendi asisten I Setda Probolinggo mengatakan, persoalan penambahan kuota tersebut sudah dibahas dalam koordinasi. “Untuk penambahan kuota, khususnya Kraksaan ke timur, sudah kami diskusikan. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Pertamina dan BPH Migas,” ujar Maretinus. (mu/rud)
Antrean SPBU Ganggu Jalan, Pemkab Turunkan Personel
ANTREAN kendaraan di sejumlah SPBU Jalur Pantura Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian Pemkab Probolinggo. Pemerintah daerah menyiapkan personel Dinas Perhubungan dan Satpol PP, bila antrean kendaraan mulai mengganggu arus lalu lintas.
Langkah tersebut menjadi salah satu hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap tujuh SPBU, Kamis (17/9). “Yang kami jaga adalah jangan sampai antrean tersebut mengganggu ketertiban umum maupun lalu lintas,” ujar Kabid Perdagangan DKUPP Kabupaten Probolinggo, Mahdzin Sareza.
Menurutnya, Pemkab tidak ingin antrean kendaraan kemudian melebar ke badan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Terlebih, sebagian SPBU berada di jalur pantura yang menjadi salah satu ruas dengan aktivitas kendaraan cukup padat.
Karena itu, Pemkab Probolinggo menyiapkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas apabila situasi di lapangan membutuhkan penanganan.
“Kalau antreannya sampai mengganggu lalu lintas, kami akan menurunkan personel dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk membantu mengatur lalu lintas,” jelas Mahdzin.
Maretinus Sjaiful Efendi dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo mengatakan, persoalan antrean tidak bisa hanya ditangani dari sisi lalu lintas. Ketersediaan dan distribusi BBM juga harus dipastikan.
“Pengaturan lalu lintas kami siapkan sebagai langkah antisipasi. Tetapi, distribusi BBM dan kuotanya juga harus dijamin agar antrean tidak terus terjadi,” katanya. (mu/rud)
Editor : Fahreza Nuraga