Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Probolinggo Umil Sulistyoningsih meminta data tersebut segera diluruskan. Terlebih, masih banyak warga yang lebih layak mendapatkan bantuan, justru berada pada desil yang lebih tinggi. “Kalau ada beberapa (empat) anggota Dewan itu masuk desil 2, harus segera diluruskan dan harus disampaikan ke (Pemerintah) Pusat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata menyangkut status anggota DPRD yang tercatat dalam kelompok desil rendah. Namun lebih jauh menyangkut ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. Jika data tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, dikhawatirkan bantuan justru tidak diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Umil menyinggung masih banyak janda lanjut usia yang semestinya mendapatkan perhatian pemerintah. Menurutnya, mereka merupakan kelompok masyarakat yang seharusnya diperjuangkan agar memperoleh bantuan.
“Banyak janda sepuh yang seharusnya punya hak, bukan malah anggota dewan,” tegasnya.
Ia berharap persoalan desil yang dinilai tidak sesuai kriteria tersebut, segera dibenahi. Sebab, ketidakakuratan data bisa membuat masyarakat bingung sekaligus menimbulkan rasa ketidakadilan.
“Jangan sampai carut-marut seperti ini membingungkan masyarakat. Kok yang kaya dapat, justru yang harus disantuni malah tidak dapat,” ujarnya.
Umil mengaku sepakat dengan langkah Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris yang akan mendorong persoalan tersebut ke Pemerintah Pusat. Koreksi terhadap data desil tidak cukup hanya dilakukan di tingkat daerah.
“Makanya saya sepakat dengan Gus Bupati, untuk segera meluruskan data-data ini ke pusat. Karena hanya pusat yang mampu menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menegaskan, bila benar ada anggota DPRD yang tercatat dalam desil 2, data tersebut harus segera ditindaklanjuti.
“Segera diurus untuk diubah,” ujarnya. (mu/rud)
Pemkab Bakal Koreksi hingga Pemerintah Pusat
PERSOALAN perubahan desil tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo. Fenomena ini juga dirasakan oleh banyak daerah di Indonesia. Karena itu, Pemkab Probolinggo akan menindaklanjuti hingga ke Pemerintah Pusat.
“Ini persoalan nasional. Hampir semua daerah kita ketemu persoalan perubahan desil. Sporadis dan dirasakan oleh semua daerah,” ujar Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris.
Menurutnya, masih terdapat data yang luput atau tidak sesuai kondisi masyarakat sebenarnya. Karena itu, pihaknya akan mendorong agar mekanisme sanggah terhadap data desil benar-benar berjalan.
“Kami ingin agar sanggah desil, terutama yang di Probolinggo, bisa diperhatikan. Saya khawatir sanggah-sanggah ini kemudian hanya sekadar menjadi cerita,” ujarnya.
Gus Haris memastikan akan mengawal proses tersebut. Sebab, masih dimungkinkan ada warga yang luput dari pemutakhiran data, meski kondisi ekonominya memang membutuhkan bantuan.
“Kalau pun nanti ada yang luput dari data itu, masih ada masyarakat kita, itu menjadi tanggung jawab kami. Itu komitmen kami,” tegasnya.
Saat ini perubahan data desil cukup signifikan, karena terdapat perbedaan metode pendataan. Perubahan status desil juga dapat terjadi karena kondisi penerima bantuan mengalami perubahan. Misalnya, masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), setelah rumahnya diperbaiki menjadi lebih layak, secara otomatis posisi desilnya bisa berubah.
“Rumahnya sudah bagus, otomatis sudah keluar dari desil bawah,” katanya.
Menurutnya, pembenahan data tersebut penting karena pemerintah tengah bergerak menuju pola kebijakan yang lebih menitikberatkan terhadap peningkatan kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat.
Bantuan langsung juga menyerap anggaran besar bila terus diberikan tanpa pemutakhiran data yang akurat.
“Konsep ke depan pemerintah ini lebih kepada bagaimana ekonomi bagus, rumah-rumah layak, dan sebagainya itu di-support. Tetapi, bantuan langsung ini kemudian menyedot anggaran yang cukup besar,” ujarnya.
Karena itu, evaluasi data tidak akan berhenti di tingkat Badan Pusat Statistik (BPS) daerah. Ia juga berencana mendorong koreksi hingga Pemerintah Pusat, agar data yang bermasalah dapat diperbaiki.
“Tetap harus dengan Jakarta, sebagai upaya biar kita bisa mengoreksi secara langsung,” jelasnya. (mu/rud)
Editor : Moch Vikry Romadhoni