PEMBANGUNAN desa di tengah kucuran Dana Desa (DD) yang semakin terbatas bukan perkara mudah. Pemerintah Desa Rawan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, harus memutar otak agar anggaran yang tersedia tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa Rawan hanya sekitar Rp 250 juta. Angka ini membuat ruang gerak pemerintah desa menjadi jauh lebih sempit. Berbagai kebutuhan pembangunan harus benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas.
Kepala Desa Rawan Mustofa mengatakan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa tidak bisa leluasa menjalankan banyak program pembangunan, seperti ketika anggaran masih lebih besar. Namun kebutuhan dasar warga tetap harus menjadi perhatian.
“Dana Desa tahun ini sekitar Rp 250 juta. Dengan kondisi seperti ini, kami harus benar-benar menentukan prioritas. Yang penting kebutuhan masyarakat yang mendesak tetap bisa kami tangani,” katanya.
Salah satu pembangunan yang tetap masuk prioritas adalah Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tahun ini, Pemerintah Desa Rawan mengalokasikan bantuan untuk salah satu warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Program ini menyasar warga yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal agar memiliki hunian yang lebih layak. Meski hanya satu unit, Program RTLH tetap dipertahankan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Selain pembangunan rumah, Pemerintah Desa Rawan juga mengarahkan perhatian pada pembenahan lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa (PKTD).
Program ini digunakan untuk kegiatan pembersihan dan normalisasi irigasi di kawasan permukiman. Saluran air yang mengalami pendangkalan maupun terganggu sampah, perlu dibersihkan agar aliran air kembali lebih lancar.
Mustofa menjelaskan, PKTD tidak hanya bertujuan memperbaiki lingkungan. Kegiatan ini sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pekerjaan desa.
“Melalui PKTD, kami melakukan pembersihan dan normalisasi irigasi di kawasan permukiman. Jadi, manfaatnya dua, lingkungan menjadi lebih baik dan masyarakat juga bisa ikut bekerja,” jelasnya.
Pembenahan lingkungan juga dilakukan melalui kerja bakti rutin. Pemerintah desa mendorong warga untuk tidak menyerahkan urusan kebersihan hanya kepada pemerintah desa, tetapi ikut menjaga lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Dengan anggaran yang terbatas, pola pembangunan Desa Rawan diarahkan pada kegiatan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan warga. Infrastruktur besar bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Kebersihan lingkungan, kelancaran irigasi, dan kelayakan rumah warga juga menjadi bagian penting dari pembangunan desa.
“Anggaran memang terbatas. Karena itu, kami berusaha agar setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Desa Rawan, efisiensi anggaran bukan berarti pembangunan berhenti. Justru, dengan Dana Desa Rp 250 juta, setiap rupiah dipaksa bekerja lebih keras untuk kepentingan warga. (mu/rud/*)
Pelayanan Kesehatan-Kebersihan Tetap Maksimal
KETERBATASAN Dana Desa (DD) tidak membuat Pemerintah Desa Rawan mengendurkan perhatian terhadap persoalan sosial dan kesehatan masyarakat. Dengan anggaran hanya sekitar Rp 250 juta, pemerintah desa harus melakukan efisiensi di berbagai sektor. Namun sejumlah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan.
Kepala Desa Rawan Mustofa mengatakan, kesehatan dan kebutuhan sosial masyarakat merupakan bagian yang tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Meski kondisi anggaran sedang terbatas.
“Kami tetap berupaya menjalankan kegiatan sosial dan kesehatan. Memang semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, tetapi pelayanan dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas,” katanya.
Salah satu kegiatan yang terus berjalan adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi warga lanjut usia (lansia). Program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah desa terhadap kelompok lansia. Terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi mereka.
Di tingkat masyarakat, Kegiatan Posyandu juga tetap digelar. Desa Rawan memiliki dua titik layanan Posyandu. Pos pertama melayani wilayah Dusun Krajan dan Dusun Pete, yang digabung menjadi satu. Sementara, pos lainnya berada di Dusun Semar.
Keberadaan Posyandu menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Dengan layanan yang berada di lingkungan desa, masyarakat dapat memperoleh akses kegiatan kesehatan tanpa harus pergi jauh. “Posyandu tetap berjalan dengan dua pos,” ujar Mustofa.
Selain kesehatan, perhatian pemerintah desa juga diarahkan pada kebersihan lingkungan. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diterapkan melalui kegiatan pembersihan kawasan permukiman.
Kerja bakti rutin digelar untuk mengajak warga membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Bagi Pemerintah Desa Rawan, kebersihan bukan sekadar persoalan tampilan kampung, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
Mustofa mengatakan, pola hidup bersih dan sehat perlu dibangun melalui kebiasaan yang dilakukan bersama. Karena itu, kegiatan kerja bakti menjadi salah satu cara untuk menjaga kawasan permukiman tetap bersih.
“PHBS kami lakukan dengan cara pembersihan kawasan pemukiman. Kerja bakti rutin terus digelar. Kami ingin masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.
Di sisi lain, untuk membantu warga yang membutuhkan dukungan ekonomi, Pemdes Rawan juga menyalurkan BLT-DD kepada tiga keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut diberikan hingga Juni.
Program sosial ini berjalan beriringan dengan kegiatan kesehatan dan pembenahan lingkungan. Semuanya dilakukan dalam kondisi fiskal desa yang jauh lebih ketat.
Mustofa menegaskan, keterbatasan anggaran justru membuat pemerintah desa harus semakin selektif dalam menyusun program. “Dana Desa kami tahun ini sekitar Rp 250 juta. Jadi, memang harus sangat selektif. Tetapi kegiatan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tetap kami upayakan,” jelasnya. (mu/rud/*)
Editor : Fahreza Nuraga