KETERBATASAN anggaran Dana Desa (DD) membuat Pemerintah Desa Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan, harus semakin cermat menentukan prioritas pembangunan. Di tengah pemangkasan anggaran yang cukup besar, desa tetap berupaya menjaga pembangunan fisik agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terabaikan.
Tahun ini, pembangunan fisik di Desa Kedungcaluk diarahkan pada sejumlah kebutuhan yang dinilai paling mendesak. Salah satunya pembangunan irigasi di Dusun Jawaan. Infrastruktur tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama aktivitas pertanian dan kelancaran pengelolaan air di kawasan tersebut.
Kepala Desa Kedungcaluk Sulaiman Fauzan mengatakan, kondisi anggaran desa saat ini membuat pemerintah desa tidak bisa leluasa mengerjakan banyak proyek seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pembangunan harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekaligus skala prioritas.
“Dana desa sekarang kondisinya sangat terbatas karena ada pemangkasan. Jadi kami harus betul-betul memilih mana yang menjadi kebutuhan paling penting bagi masyarakat,” kata Sulaiman Fauzan.
Selain irigasi, pembangunan fisik juga menyentuh sektor perumahan masyarakat. Pemerintah Desa (pEMDES) Kedungcaluk mengalokasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak satu unit. Program ini diharapkan dapat membantu warga yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak. Kendati jumlahnya terbatas, pemerintah desa memilih tetap memasukkan program tersebut karena menyangkut kebutuhan dasar dan kelayakan tempat tinggal masyarakat.
Sulaiman menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pembangunan desa berhenti sepenuhnya. Justru, kondisi tersebut menuntut pemerintah desa menyusun program secara lebih selektif agar manfaat anggaran bisa dirasakan masyarakat.
“Yang penting pembangunan tetap berjalan. Memang tidak bisa banyak, tetapi kami berusaha agar anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, pemdes juga tetap memperhatikan warga yang membutuhkan dukungan sosial. Tahun ini terdapat empat keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Dengan kondisi tersebut, pembangunan Kedungcaluk tahun ini berjalan dalam pola yang lebih sederhana. Infrastruktur yang dianggap mendesak tetap disentuh, sementara program sosial dipertahankan untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Langkah ini menjadi gambaran bagaimana desa harus beradaptasi di tengah menyusutnya ruang fiskal. Pembangunan tidak lagi semata mengejar banyaknya proyek, tetapi memastikan anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan paling dasar warga," ujarnya. (mu/fun/*)
Pertahankan Layanan Posyandu dan PMT
PEMANGKASAN Dana Desa (DD) tak hanya berdampak pada pembangunan fisik. Pemdes Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan juga harus menata ulang ruang anggaran untuk kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat. Meski kemampuan anggaran semakin terbatas, sejumlah layanan dasar tetap dipertahankan.
Salah satunya kegiatan posyandu yang menyasar dua kelompok penting, yakni lanjut usia (lansia) dan balita. Kepala Desa Kedungcaluk Sulaiman Fauzan mengatakan, kegiatan sosial dan kesehatan tidak boleh berhenti hanya karena anggaran desa mengalami tekanan.
Menurutnya, keberadaan posyandu tetap penting sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat di tingkat desa.
“Untuk kegiatan kesehatan, posyandu lansia dan balita tetap kami jalankan. Ini pelayanan dasar yang memang dibutuhkan masyarakat,” kata Sulaiman Fauzan.
Kegiatan posyandu menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara lebih dekat. Bagi kelompok lansia, kegiatan tersebut menjadi bagian dari perhatian desa terhadap warga lanjut usia.
Sementara bagi balita, posyandu tetap memiliki peran dalam pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan anak.
Selain posyandu, Pemdes Kedungcaluk juga tetap memberikan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi lansia. Program tersebut dipertahankan sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi kelompok lanjut usia.
Sementara untuk balita, kebutuhan PMT kini sudah terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, dukungan pemenuhan gizi balita tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada anggaran desa.
Di sektor sosial, pemerintah desa juga masih menyalurkan BLT Dana Desa kepada empat keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah penerima yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa anggaran harus benar-benar diarahkan kepada warga yang dinilai membutuhkan.
Tak hanya urusan kesehatan dan bantuan sosial, Desa Kedungcaluk juga bersiap memasuki tahap operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDMP). Menurut Sulaiman, persiapan koperasi tersebut tinggal menunggu pelaksanaan operasional. “KDMP tinggal operasi,” katanya singkat.
Kehadiran KDMP diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Dengan berbagai keterbatasan anggaran, pemerintah desa kini dituntut tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga menjaga layanan sosial, kesehatan, pemenuhan gizi, serta membuka ruang penguatan ekonomi warga.
Sulaiman menegaskan, efisiensi anggaran memang membuat pemerintah desa harus bekerja lebih selektif. Namun, kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian.
“Anggaran memang terbatas, tetapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Kami menyesuaikan program dengan kemampuan yang ada dan memprioritaskan kebutuhan warga,” pungkasnya. (mu/fun/*)
Editor : Abdul Wahid