KRAKSAAN, Radar Bromo - Permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo meningkat 6,36 persen dalam setahun terakhir. Nilainya naik dari sekitar Rp 2,665 triliun pada 2025 menjadi Rp 2,832 triliun pada 2026.
Kenaikan modal tersebut berjalan beriringan dengan pertumbuhan jumlah UMKM. Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo mencatat jumlah unit usaha meningkat dari 76.171 unit pada 2025 menjadi 87.327 unit per 30 Juni 2026. Pertumbuhannya mencapai 14,65 persen.
Kepala DKUPP Sugeng Wiyanto mengatakan, peningkatan jumlah usaha dan modal menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang. Namun, pertumbuhan tersebut juga perlu diikuti penguatan kapasitas usaha agar tidak berhenti pada bertambahnya jumlah unit usaha.
“Pertumbuhan jumlah UMKM tersebut mencapai 14,65 persen. Ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha masyarakat terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah,” kata Sugeng dalam momentum Hari UMKM Nasional 2026.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM bahkan lebih tinggi. Jumlah pekerja yang terserap meningkat dari 110.287 orang menjadi 149.711 orang atau bertambah 37,75 persen.
Data tersebut menunjukkan UMKM semakin besar perannya sebagai penyangga ekonomi rumah tangga. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan usaha tersebut dibarengi peningkatan produktivitas, omzet, dan keberlanjutan usaha, bukan sekadar bertambahnya jumlah pelaku yang tercatat.
Pemkab Probolinggo mengarahkan program SAE Ekonomi untuk memperkuat sejumlah aspek yang menjadi kebutuhan pelaku usaha, mulai dari legalitas, akses permodalan, peningkatan kualitas produk hingga perluasan pasar.
Dari sisi legalitas, sebanyak 79.099 UMKM atau 90,6 persen telah memiliki perizinan berusaha. Masih ada 8.228 UMKM atau 9,4 persen yang belum memiliki legalitas dan membutuhkan fasilitasi.
“Legalitas menjadi salah satu fondasi penting agar UMKM dapat berkembang dan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai program pengembangan usaha,” ujar Sugeng.
Persoalan akses pasar juga berkaitan dengan kemampuan produk memenuhi standar yang dibutuhkan konsumen. Salah satunya terlihat dari peningkatan sertifikasi halal. Jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal naik hampir dua kali lipat, dari 12.903 pada 2025 menjadi 25.485 pada 2026.
“Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM,” kata Sugeng.
Struktur UMKM Kabupaten Probolinggo tersebar di sejumlah sektor. Data DKUPP mencatat industri menjadi salah satu sektor terbesar dengan kontribusi 48,19 persen, disusul perdagangan 30,19 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 9,41 persen, serta jasa dan sektor lainnya 27,77 persen.
Besarnya porsi industri menunjukkan terdapat ruang untuk mendorong UMKM tidak hanya sebagai usaha subsisten, tetapi naik kelas menjadi usaha yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Untuk itu, peningkatan modal perlu diikuti dengan akses pasar, teknologi produksi, pendampingan manajemen, dan kemampuan mengelola keuangan usaha.
Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengatakan penguatan UMKM harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, pertumbuhan usaha kecil dapat menjadi fondasi ekonomi daerah apabila pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.
“Dari usaha-usaha kecil akan tumbuh kekuatan ekonomi yang besar dan menjadi bagian penting dalam perjuangan mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang lebih sejahtera,” ujar Haris.
Ia juga mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dan melakukan inovasi agar mampu menghadapi persaingan.
“Terus tumbuh dan berkelas, UMKM Kabupaten Probolinggo. Karena dari tangan-tangan kreatif inilah tercipta kebanggaan dan harapan besar untuk Kabupaten Probolinggo yang lebih sejahtera,” katanya.
Dengan pertumbuhan jumlah usaha sebesar 14,65 persen, kenaikan modal 6,36 persen, dan penyerapan tenaga kerja 37,75 persen, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memperbanyak jumlah UMKM. Pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan usaha yang lebih produktif, memiliki akses pembiayaan yang sehat, mampu menembus pasar yang lebih luas, dan bertahan dalam jangka panjang.
“Momentum Hari UMKM Nasional menjadi pengingat bahwa penguatan UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Sugeng. (mu/fun)
Editor : Moch Vikry Romadhoni