KRAKSAAN, Radar Bromo - Pembangunan pabrik paving yang dirancang untuk memasok material infrastruktur kini masuk tahap lelang. Pemkab Probolinggo berharap, pabrik paving ini menjadi cara lain untuk mempercepat perbaikan jalan hingga wilayah pelosok.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra mengatakan, pabrik tersebut nantinya diarahkan untuk mendukung pekerjaan jalan. Termasuk ruas-ruas yang selama ini sulit ditangani karena keterbatasan anggaran dan kebutuhan material.
“Sekarang sudah masuk tahap lelang. Harapannya, setelah pabrik ini terbangun, produksi paving bisa mendukung pembangunan jalan-jalan di wilayah yang membutuhkan, termasuk sampai ke pelosok,” kata Hengki.
Menurut Hengki, pemanfaatan paving menjadi salah satu pilihan untuk memperluas cakupan penanganan infrastruktur. Dengan produksi sendiri, pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada pembelian material dari pihak ketiga ketika melakukan pekerjaan yang menggunakan paving.
“Konsepnya bagaimana kita bisa melakukan efisiensi. Ketika kita bisa memproduksi sendiri, kebutuhan material untuk pekerjaan pemerintah bisa lebih mudah kita siapkan dan pengendalian biayanya juga lebih baik,” ujarnya.
Gagasan tersebut sebelumnya memang diarahkan untuk menjawab persoalan efisiensi pembangunan infrastruktur. Pada 2025, Pemkab Probolinggo menyebut pembangunan pabrik paving sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan jalan sekaligus menekan biaya pekerjaan.
Hengki sebelumnya juga menjelaskan pabrik itu dirancang memanfaatkan fly ash bottom ash (FABA) dari PLTU Paiton sebagai salah satu bahan baku. Pemanfaatan material tersebut sekaligus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap material konvensional.
“Selain lebih murah, penggunaan FABA juga berkontribusi pada pengelolaan limbah industri secara produktif,” kata Hengki.
Namun, manfaat pabrik tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh penggunaannya di lapangan. Pabrik tidak akan banyak berarti apabila produksi tidak sejalan dengan kebutuhan jalan. Atau biaya produksinya justru tidak lebih efisien dibandingkan pengadaan dari pihak lain.
Karena itu, tahap lelang menjadi titik penting setelah rencana pembangunan pabrik sempat mendapat sorotan.
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo pada Juli 2026 meminta pemerintah daerah mengevaluasi penyebab proyek tersebut sebelumnya belum berjalan. Mulai dari survei, perencanaan hingga pelaksanaan. DPRD juga mengingatkan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Sorotan lain sebelumnya datang dari Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo yang meminta kajian teknis dan finansial diperjelas. Termasuk daya tahan paving, analisis biaya jangka panjang, serta tata kelola apabila pabrik nantinya dikelola secara khusus.
Hengki mengatakan produksi paving nantinya tidak diarahkan untuk mengambil pasar pelaku usaha lokal. Paving produksi pemerintah direncanakan digunakan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur pemerintah.
“Pabrik paving milik pemkab ini hanya digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur jalan kabupaten dan fasilitas publik berskala besar. Sementara paving yang beredar di pasaran masih sangat dibutuhkan untuk pembangunan rumah, jalan lingkungan desa,” ujarnya. (mu/fun)
Baca Juga: DPRD Kabupaten Probolinggo Minta Usut Kegagalan Pabrik Paving
Editor : Moch Vikry Romadhoni