Jargon sekolah gratis, tidak lagi menjadi daya tarik bagi orang tua. Tak sedikit mereka yang rela mengeluarkan biaya besar demi pendidikan terbaik sang buah hati. Tak heran bila persaingan mutu menjadi penentu dalam menjaring siswa baru. Wajar bila akhirnya, sekolah dengan kualitas apa adanya harus kehilangan murid.
SETIAP orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Termasuk dalam memilih lembaga pendidikan sebagai bekal masa depan. Tak heran jika banyak pertimbangan yang dilakukan para orang tua untuk menentukan anaknya akan bersekolah di mana.
Belakangan ini sekolah berlomba-lomba untuk mendapatkan siswa baru, untuk mendapatkan menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Banyak cara yang dilakukan pihak sekolah negeri maupun swasta. Mulai dari menjual mutu sekolah dan prestasi yang ditorehkah siswanya hingga menjalin kedekatan dengan orang tua dan calon siswa.
Tak ketinggalan, jargon sekolah gratis juga digaungkan. Namun, hasilnya pada tahun ajaran 2026-2027 ini, masih banyak sekolah negeri di Kabupaten Probolinggo, minim peminat. Bahkan, jauh dari kuota rombongan belajar yang mencapai 28 siswa. Terutama di tingkat sekolah dasar (SD).
Salah satu sekolah yang tahun ini minim siswa baru adalah SDN Tanjung, Kecamatan Pajarakan. Pada tahun ajaran 2026-2027 ini hanya memiliki seorang siswa baru. Sekolah yang kini menerapkan sistem penggabungan kelas (multigrade) ini, memang memiliki tren siswa baru yang minim.
“Sejak saya menjadi kepala sekolah, memang jumlah siswanya sedikit. Memang menjadi tantangan bagi saya dan guru lainnya untuk menjadikan sekolah lebih diminati,” ujar Kepala SDN Tanjung, Nurul Ida.
Perempuan yang menahkodai SDN Tanjung sejak 2023 ini mengatakan, sejak diberi amanah di SDN Tanjung, siswa sekolah ini dapat dihitung dengan jari. Pada 2023 terdapat 4 siswa baru, 2024 terdapat 4 siswa baru, 2025 memperoleh 9 siswa baru, dan tahun ini hanya dapat seorang siswa baru.
Menurutnya, pihak sekolah telah tancap gas menarik minat calon siswa baru untuk bersekolah di SDN Tanjung. Mulai dengan pendekatan kepada warga dekat sekolah agar mau menyekolahkan anaknya di SD tersebut, hingga menambah lemnbaga Taman Kanak-Kanak (TK) satu atap, agar nantinya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya di SDN Tanjung.
“Pihak sekolah sudah berupaya. Namun, kami tidak bisa memaksa orang tua calon siswa. Mau menyekolahkan anaknya di mana, tetap menjadi pilihan orang tua,” ucapnya.
Nurul Ida menjelaskan, ada beberapa alasan yang menyebabkan sekolah tempatnya mengabdi minim siswa baru. Salah satunya kondisi geografis Desa Tanjung, lebih sempit dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Pajarakan, sehingga jumlah kepala keluarga (KK) dan anak yang berdomisili juga sedikit.
Alasan lainnya adalah ada beberapa sekolah swasta lainya berbasis agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), sehingga, menjadi salah satu pilihan orang tua. Menilai sekolah tersebut lebih baik, karena anaknya tidak hanya belajar materi yang ada di sekolah pada umumnya, tetapi juga ditambah program pembelajaran berbasis keagamaan.
“Di lingkungan sekitar ada madrasah. Jadi, orang tua memiliki pilihan lain untuk menyekolahkan anaknya. Ini juga mempengaruhi perolehan siswa baru,” tuturnya.
Minimnya jumlah murid baru juga dirasakan SDN Kedungrejo 3, Desa Kedungrejo, Kecamatan Bantaran. Pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, sekolah tersebut hanya mendapatkan lima murid baru.
Plt Kepala SDN Kedungrejo 3 Fitri Anis Suciati mengatakan, jumlah tersebut sama dengan perolehan murid baru pada tahun sebelumnya. Artinya, dalam dua tahun terakhir, sekolah hanya mampu menjaring lima peserta didik baru setiap tahun. “Tahun lalu juga lima orang murid,” katanya.
Menurutnya, minimnya murid baru salah satunya dipengaruhi lokasi SDN Kedungrejo 3 diapit sejumlah sekolah dasar lain. Sekolah ini berada pertengahan antara SDN Kedungrejo 1 dan SDN Kedungrejo 4, sehingga sebagian orang tua dinilai lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal.
Selain itu, keberadaan sekolah lain yang memiliki akses lebih dekat dengan lembaga pendidikan tingkat TK juga menjadi salah satu pertimbangan orang tua. Bahkan, terdapat sekolah yang lokasinya berada satu halaman dengan TK. “Jadi, kalau lulus dari TK tersebut, bisa langsung mendaftarkan diri ke SD itu,” terangnya.
Kondisi ini membuat SDN Kedungrejo 3 harus melakukan berbagai upaya untuk menarik minat calon peserta didik. Fitri mengatakan, pihak sekolah tidak hanya menunggu pendaftaran, tetapi juga turun langsung ke masyarakat sekitar.
Pihak sekolah mendatangi masyarakat dan wali murid untuk menyosialisasikan keberadaan SDN Kedungrejo 3. Mereka juga mengajak para wali murid maupun kerabatnya agar menyekolahkan anak di sekolah tersebut.
Upaya menarik minat calon peserta didik juga dilakukan dengan memberikan fasilitas tambahan. Salah satunya dengan menawarkan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru. “Bahkan, kami menawarkan seragam putih merah gratis bagi para peserta didik baru,” jelasnya.
Kondisi minim siswa baru juga terjadi di SDN Sebaung III, Kecamatan Gending. Minimnya siswa ini terjadi tidak hanya tahun ini. Tetapi, telah terjadi sejak lama. Dengan demikian, kepala sekolah dan tenaga pengajar yang berdinas di sana harus bekerja keras agar sekolah tetap diminati oleh warga setempat.
Kepala SDN Sebaung III Nurul Chotima mengatakan, tahun ini terdapat enam siswa baru. Semuanya merupakan siswa yang berdomisili tak jauh dari sekolah. Orang tua siswa menyekolahkan anaknya lantaran jarak sekolah dengan rumah cukup dekat. “Siswa baru yang bersekolah di sini tahun ini memang turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” katanya.
Kepala sekolah yang menjabat sejak 2023 ini menjelaskan, asejak dirinya dipercaya menjadi kepala SDN Sebaung III, pada 2023 dan 2024 memiliki masing-masing 10 siswa baru, pada 2025 dan 2026 menurun, masing-masing enam siswa baru.
Minimnya siswa baru menjadi tantangan bagi kepala sekolah. Sejumlah upaya telah dilakukan agar SDN Sebaung III, tetap menjadi salah satu sekolah yang diminati masyarakat. Pihak sekolah secara berkala melakukan pendekatan personal pada warga yang berdomisili di sekitar sekolah.
Kemudian, melakukan promosi prestasi dan pengenalan kegiatan unggulan sekolah saat momen perpisahan kelas VI. Serta, penyediaan ekstrakurikuler yang diminati siswa, sehingga siswa tidak hanya menguasai bidang akademik, tetapi juga memiliki kemampuan lainnya.
“Pihak sekolah sudah berupaya menarik minat siswa. Baik mulai pendekatan pada orang tua hingga program sekolah lainnya,” ujarnya.
Nurul Chotima menuturkan, ada beberapa alasan yang membuat SDN tempatnya berdinas minim siswa. Di antaranya, letak sekolah yang berada di pelosok. Kemudian, banyak sekolah sederajat. Di antaranya, terdapat 3 SDN dan 4 sekolah swasta yang menyebar di Desa Sebaung.
Disinggung tentang mutu sekolah yang menjadi penyebab lainnya, Nurul Chotima menegaskan, sekolah telah menerapkan sistem pembelajaran sesuai aturan dan arahan pemerintah, sehingga apa yang diberikan kepada siswa sama dengan sekolah lainnya yang memiliki banyak siswa.
“Ada banyak faktor yang menyebabkan minim siswa. Terlepas dari itu semua, pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak ada bedanya dengan sekolah lain. Sekolah ini tetap seperti biasa tidak ada multigrade,” jelasnya.
Minimnya peminat atau siswa yang bersekolah di SDN, tidak selalu mempengaruhi minat warga menyekolahkan anaknya. Salah satunya Yuliana, 36, warga Desa Sebaung yang menyekolahkan anaknya di SDN Sebaung III. Ia mengaku tetap memilih sekolah tersebut sebagai sekolah pilihan, karena beberapa alasan.
Di antaranya, jaraknya dekat dengan tempat tinggal. Saat masih SD, anak memerlukan pengawasan ekstra, sehingga jarak sekolah akan mempengaruhi pengawasan. Sekolah yang dekat rumah akan memudahkan orang tua melakukan pengawasan.
Jarak sekolah yang dekat rumah juga akan mempermudah mobilitas anak. Anak tidak perlu menggunakan kendaraan untuk pergi ke sekolah. Cukup dengan jalan kaki menuju sekolah. “Sekolah dekat dengan rumah jadi anak tidak perlu naik kendaraan lain atau naik sepeda menuju sekolah. Sekolah jauh justru takut kenapa-kenapa di jalan,” katanya.
Alasan lain yang membuat Yuliana tetap menyekolahkan anaknya di sekolah minim siswa, karena sudah mengenal guru yang mengajar. Kedekatan emosional ini membuatnya lebih nyaman, sehingga lebih mudah untuk mengetahui perkembangan anaknya. Sekaligus menitipkan anaknya selama bersekolah.
Terkait dengan mutu pendidikan, Yuliana masih percaya banyak maupun sedikit SDN tetap mengacu pada aturan pemerintah, sehingga sama dengan SDN lainnya. “Bagi saya banyak atau sedikit siswanya sama saja. Yang penting nanti setelah lulus bisa lebih pintar dan berprestasi,” tuturnya.
Sementara itu, Noviani, 41, warga Desa Sebaung mengatakan, jumlah siswa yang bersekolah menjadi salah satu tolok ukur sekolah. Sekolah yang memiliki fasilitas dan mutu pendidikan yang baik, tentu akan menjadi daya tarik orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Terlebih sekolah tersebut mampu mencetak siswa berprestasi baik lokal maupun nasional.
“Bagi saya sekolah tidak harus dekat rumah. Meski sekolah agak jauh, tapi kualitasnya baik, ya tetap saja jadi jujugan,” katanya.
Noviani menjelaskan, di tempat tinggalnya ada tiga sekolah dasar sederajat. Yakni, satu MI dan dua SDN. Tetapi, dirinya lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di MI. Sebab, anaknya sebelum masuk jenjang SD sudah sekolah RA/TK di lembaga yang memiliki sekolah jenjang lanjutan. Dengan demikian, banyak alumni sekolah tersebut kemudian melanjutkan ke MI lembaga tersebut.
“Banyak teman anak saya melanjutkan ke MI. Jadi anak saya juga minta bareng sama temannya,” katanya.
Pertimbangan lainnya yang memutuskan dirinya memilih sekolah MI, karena sekolah tersebut berbasis agama. Dengan demikian, anaknya dapat bersekolah sekaligus belajar agama. Sehingga, ilmu yang diperoleh dinilai seimbang antara ilmu pelajaran pada umumnya dan ilmu agama.
“Anak juga bisa sekolah sambil belajar agama dan mengaji. Jadi menurut saya lebih berimbang,” jelasnya. (ar/gus/rud)
BOS Terbatas, Guru ASN Terancam Mutasi
SEKOLAH Dasar Negeri (SDN) yang biasanya jadi jujugan dan rebutan, kini sebagian justru mengalami krisis siswa baru. Kondisi ini tentunya akan berdampak terhadap manajemen pengelolaan sekolah hingga berkurangnya anggaran operasional yang digelontorkan.
Kepala SDN Tanjung Nurul Ida mengatakan, minimnya siswa sejatinya tidak mempengaruhi aktivitas belajar mengajar. Sebab, semua dilaksanakan dengan normal sama seperti sekolah yang siswanya banyak. Begitu juga penilaian terhadap guru yang mengajar sama seperti guru pada umumnya.
Hanya saja, minimnya siswa akan mempengaruhi kebijakan penentuan penggunaan kelas. Siswa yang tidak banyak, akan mempengaruhi jumlah kelas yang akan digunakan dalam satu rombongan belajar (rombel). Jika jumlahnya setiap tingkatan kelas, maka akan diberlakukan kelas gabung (multigrade).
Jika kebijakan multigrade diberlakukan tentunya akan berdampak pada jumlah guru yang mengajar di sekolah tersebut. Sebab, jika sebelumnya setiap kelas ada satu guru kelas, sementara jika digabung, maka guru kelas akan berkurang. Kondisi ini juga akan memaksa aparatur sipil negara (ASN) yang mengajar di sekolah mutasi ke sekolah lain yang membutuhkan.
“Minim siswa tidak berpengaruh pada penilaian guru. Hanya saja kalau kondisi normal ada enam guru kelas, tapi karena digabung, maka cukup tiga guru kelas. Gurunya otomatis berkurang,” katanya.
Jika kondisi minim siswa tersebut terjadi secara terus menerus. Atau, bahkan tidak ada peminat siswa baru. Maka, sekolah tersebut akan diberlakukan kebijakan sekolah gabung (merger). Namun, kebijakan ini memerlukan pertimbangan matang. Mulai dari kondisi lingkungan sekitar hingga kondisi bangunan sekolah. Bila masih ada peminat atau bangunan sekolah masih kokoh, maka tetap akan dilakukan multigrade.
“Berkaitan dengan kebijakan multigrade atau merger, itu kebijakan dari Dinas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Tentunya setelah melalui beberapa pertimbangan yang matang. Tidak serta merta dilakukan begitu saja,” jelasnya.
Kepala SDN Sebaung III Nurul Chotima menjelaskan, minimnya siswa juga akan berpengaruh pada besaran BOS dan BOSDA yang diterima sekolah. Pasalnya, besaran anggaran tersebut disesuaikan banyaknya jumlah siswa yang bersekolah. Semakin banyak siswa yang bersekolah, maka anggarannya lebih besar. Begitu juga saat siswa sedikit maka anggarannya juga kecil.
“Jumlah siswa mempengaruhi BOS. Jadi bisa dibayangkan jika minim siswa maka anggarannya juga terbatas,” bebernya.
Menurutnya, anggaran BOS ini memiliki peran vital dalam menjalankan manajemen sekolah. Anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan lingkungan sekolah, kebutuhan urgent lainnya yang dibutuhkan sekolah, termasuk pengadaan ekstrakurikuler. Sementara, adanya ekstrakurikuler menjadi salah satu magnet siswa untuk bersekolah.
“Peningkatan dan pengembangan sekolah termasuk ekstrakurikuler memang masuk salah satu sasaran penggunaan BOS. Kalau anggaran sedikit maka sekolah lebih selektif menggunakannya,” tuturnya.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Sri Agus Indariyati mengatakan, keberadaan sekolah yang minim siswa memang menjadi dinamika sekaligus tantangan. Menyikapi persoalan tersebut tidak bisa lakukan secara parsial. Tetapi, harus melakukan kajian yang komprehensif dan mendalam. Termasuk dampak yang ditimbulkan akibat minimnya siswa bagi sekolah dan tenaga pengajar.
“Sekolah minim siswa berpengaruh pada sekolah dan besaran BOS. Sebab, memang menyesuaikan jumlah siswa yang bersekolah,” ucapnya.
Siswa yang minim siswa memang memungkinkan dilakukan kelas multigrade, hal ini dilakukan untuk efisiensi kelas dan tenaga pengajar. Kelas yang siswanya sedikit tentunya tidak memerlukan tenaga pengajar yang banyak. Begitu juga kelas yang digunakan.
Di sisi lain, sekolah juga memungkinkan untuk dilakukan merger. Hal itu dilakukan apabila memenuhi syarat. Namun kebijakan itu merupakan pilihan terakhir. Sebab, ada beberapa dampak signifikan yang ditimbulkan akibat sekolah digabung. Baik dari sisi siswa yang bersekolah hingga tenaga pengajar sekolah.
Penggabungan sekolah yang nantinya menyebabkan lokasi sekolah jauh dari domisili justru akan menjadi boomerang. Bisa-bisa sekolah tidak lagi diminati karena jaraknya yang jauh dari tempat tinggal. “Jika dominan pada dampak negatif tentunya tidak akan dilaksanakan,” katanya.
Terkait BOS dan BOSDA, anggaran tersebut sejatinya diberikan sesuai porsinya. Salah satu acuannya jumlah siswa. Banyaknya siswa membuat anggaran yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan sekolah yang siswanya lebih sedikit.
Besaran BOS dan BOSDA dinilai sudah seimbang dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Jadi, tidak ada ketimpangan terhadap sekolah. Anggaran tersebut nantinya juga akan bertambah seiring dengan naiknya siswa yang bersekolah.
“BOS memang menyesuaikan siswa dan telah dihitung berdasarkan kebutuhan. Realisasinya juga dikontrol agar sesuai peruntukannya. Harapannya sekolah bisa terus berkembang,” bebernya. (ar/rud)
—--------------------------------
Evaluasi Domisili dan Peningkatan Mutu Sekolah
MINIMNYA siswa yang bersekolah tentunya akan berdampak pada keberlanjutan dan eksistensi sebuah sekolah sebagai lembaga pendidikan. Tentu harus ada kebijakan yang dilakukan agar sekolah tetap eksis dan kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana dengan baik.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo Ning Ayu Nofita mengatakan, minimnya siswa di sekolah yang belum memenuhi standar rombel, sejatinya memang telah terjadi cukup lama. Karena itu, perlu tindak lanjut agar tidak menjadi persoalan yang berlanjut. Sebab, dapat mempengaruhi siswa, guru, dan sekolah.
Kondisi ini tentu berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan, mulai dari kemungkinan penerapan kelas multigrade, penggabungan sekolah (merger), hingga berpengaruh pada kebutuhan guru serta alokasi dana BOS dan BOSDA. “Kami memahami bahwa masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik, kondisi demikian tentunya menjadi atensi,” katanya.
Ning Ayu menuturkan, DPRD mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap sebaran peserta didik, daya tampung sekolah, kondisi geografis, serta kebutuhan tenaga pendidik sebelum mengambil kebijakan merger maupun multigrade.
Kebijakan tersebut harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi peserta didik dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Selain itu, DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan agar proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), berjalan secara adil dan transparan, sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan peserta didik.
Pemerataan siswa perlu diupayakan melalui evaluasi zonasi atau domisili, peningkatan mutu sekolah, dan pemerataan sarana prasarana. Serta, peningkatan kualitas tenaga pendidik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sekolah dapat meningkat.
“Solusi yang diberikan bukan sekadar menggabungkan sekolah. Tetapi, juga membangun pemerataan kualitas pendidikan. Agar setiap sekolah menjadi pilihan yang layak bagi masyarakat,” tandasnya.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Sri Agus Indariyati mengatakan, pihaknya secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap sekolah yang kini masih minim siswa. Dengan harapan, evaluasi yang telah dilakukan dapat menemukan solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dengan demikian, sekolah yang ada tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tetap menjadi pilihan masyarakat.
“Evaluasi tentunya dilakukan berkala. Apa yang menjadi kendala kami upayakan ada jalan keluar dan solusinya,” katanya.
Sri Agus menuturkan, terlepas dari sisi negatif yang ada pada sekolah yang minim siswa, sekolah yang memiliki siswa sedikit memiliki juga sisi positif. Seperti guru yang mengajar tidak memerlukan banyak tenaga. Selain itu, siswa bisa dibimbing secara privat. Dengan demikian, perkembangan akademik dan kemampuan lainnya bisa lebih terkontrol. Sedikitnya jumlah siswa juga dapat menjadi salah satu tolok ukur berhasilnya program Keluarga Berencana.
“Sejatinya di manapun siswa bersekolah, baik itu SDN maupun swasta, yang paling penting adalah pendidikan mudah dijangkau. Jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah,” tandasnya. (ar/rud)
Editor : Fahreza Nuraga