KRAKSAAN, Radar Bromo-Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Hasil pemantauan pemerintah daerah menunjukkan masih terdapat berbagai aspek yang perlu dibenahi.
Mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung, perizinan, hingga penguatan rantai pasok bahan pangan lokal.
Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Hasilnya disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah MBG sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program di lapangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah M. Sjaiful Efendi mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pendukung administratif.
Tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan.
"Pemerintah daerah melalui Satgas MBG melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap operasional SPPG. Langkah tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.
Menurut Sjaiful, hasil monitoring tersebut menemukan sejumlah catatan yang memerlukan tindak lanjut dari pemerintah pusat. Meski tidak merinci seluruh temuan, evaluasi itu akan menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan program.
Di tingkat daerah, pemerintah juga menyoroti pemenuhan sedikitnya 18 bentuk dukungan yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten. Dukungan itu mencakup penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyediaan sanitasi dan air bersih di sekolah, percepatan perizinan bangunan, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan keamanan pangan, hingga penguatan pasokan bahan pangan lokal.
Selain infrastruktur dan perizinan, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kapasitas petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu menjadi pemasok bahan pangan bagi program MBG.
"Delapan belas poin dukungan tersebut harus menjadi perhatian seluruh OPD sesuai tugas dan kewenangannya. Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Probolinggo agar pelaksanaannya semakin optimal," kata Sjaiful.
Evaluasi juga memunculkan sejumlah masukan dari organisasi perangkat daerah dan pemerintah kecamatan.
Dinas Perikanan, misalnya, mendorong pemanfaatan ikan sebagai sumber protein dalam menu MBG untuk meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat.
Sementara itu, pemerintah kecamatan mengusulkan agar penentuan lokasi pembangunan SPPG melibatkan pemerintah kecamatan dan desa sehingga fasilitas yang dibangun lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Menurut Sjaiful, beberapa persoalan yang masih memerlukan percepatan penyelesaian meliputi pembangunan sanitasi dan akses jalan menuju SPPG, percepatan persetujuan bangunan gedung, penerbitan SLHS, penguatan ketersediaan bahan pangan lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan, hingga edukasi gizi kepada masyarakat.
"Kami berharap seluruh OPD dapat menyampaikan kendala maupun masukan sehingga setiap persoalan dapat segera dicarikan solusi bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," ujarnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid