Pemkab Probolinggo Wanti-wanti Pegawainya Gunakan GPS Palsu untuk Absensi,

Agus Faiz Musleh • Dipublikasikan Rabu, 29 Juli 2026 | 08:05 WIB
ABDI NEGARA: Pegawai di lingkungan Pemkab Probolinggo mengikuti apel pagi bersama di kantor bupati. (Foto: Agus Faiz Musleh/Jawa Pos Radar Bromo)
ABDI NEGARA: Pegawai di lingkungan Pemkab Probolinggo mengikuti apel pagi bersama di kantor bupati. (Foto: Agus Faiz Musleh/Jawa Pos Radar Bromo)

 

KRAKSAAN, Radar Bromo- Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menyalahgunakan teknologi untuk memanipulasi sistem kehadiran maupun terlibat dalam praktik judi online. Kedua persoalan tersebut dinilai menjadi ancaman terhadap integritas birokrasi sekaligus dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hari Kriswanto mengatakan, disiplin ASN tidak cukup diukur dari kehadiran di kantor. "Tetapi juga dari tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," kata Hari.

Ia secara khusus menyoroti penyalahgunaan aplikasi fake GPS untuk memalsukan lokasi kehadiran pegawai. Menurut Hari, kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja, bukan untuk mengakali sistem pengawasan.

"Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, bukan disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran. Kasus dugaan penggunaan fake GPS di sejumlah instansi pemerintah di daerah lain harus menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua agar menjaga integritas dalam bekerja," ujarnya.

Selain manipulasi absensi, Hari juga mengingatkan ASN agar menjauhi praktik judi online yang belakangan menjadi perhatian pemerintah.

Keterlibatan aparatur dalam aktivitas tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencoreng citra institusi.

"Kondisi tersebut harus dijadikan pembelajaran agar ASN di Kabupaten Probolinggo senantiasa menjaga nama baik institusi, integritas pribadi serta keharmonisan keluarga," katanya.

Hari menilai, tantangan birokrasi saat ini tidak hanya terletak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Tetapi juga pada kemampuan ASN menjaga etika dan profesionalisme di tengah perkembangan teknologi digital.

Karena itu, kritik masyarakat terhadap produktivitas aparatur seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja.

"Kita harus membuktikan bahwa ASN Kabupaten Probolinggo adalah ASN yang profesional, produktif dan memberikan hasil kerja nyata. Kehadiran di kantor harus dibarengi dengan pencapaian kinerja yang terukur, pelayanan yang prima serta kontribusi nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Hari, penguatan integritas harus diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari, mulai dari kepatuhan terhadap aturan hingga penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dapat terus terjaga seiring meningkatnya kualitas pelayanan publik. (mu/fun)

Editor : Fandi Armanto
fake gps pemkab probolinggo absensi asn