KRAKSAAN, Radar Bromo - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo hingga akhir Juni 2026 baru mencapai 44,89 persen. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program pembangunan telah memasuki hampir separo target tahunan.
Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan mempercepat eksekusi anggaran pada semester kedua agar target pembangunan tidak bergeser hingga akhir tahun.
Selain mengejar tingkat serapan, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tuntutan agar belanja publik benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tingginya realisasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pembangunan maupun pelayanan publik.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Wiwit Suryaningsih mengatakan, percepatan pelaksanaan anggaran harus diikuti peningkatan kualitas hasil pembangunan. Menurut dia, orientasi pengelolaan APBD tidak lagi sekadar mengejar besarnya serapan anggaran.
"Hingga 30 Juni 2026 realisasi belanja APBD Kabupaten Probolinggo telah mencapai 44,89 persen atau sebesar Rp 1,077 triliun dari total anggaran Rp 2,401 triliun. Kami mendorong seluruh perangkat daerah segera mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas," ujar Wiwit.
Ia menjelaskan, pengendalian pembangunan kini diarahkan pada keseimbangan antara realisasi keuangan, capaian fisik, kualitas keluaran program, serta dampak yang diterima masyarakat.
Menurutnya, pelaporan perkembangan pembangunan juga menjadi instrumen penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat ketika muncul hambatan pelaksanaan.
Untuk mempercepat realisasi anggaran, Pemkab Probolinggo menyiapkan sejumlah langkah. Mulai dari penyesuaian belanja pegawai, penerapan zero-based budgeting pada kegiatan nonprioritas, percepatan pelaporan progres fisik proyek, pelaksanaan tender dini, hingga optimalisasi pemanfaatan e-Katalog lokal guna memperbesar penggunaan produk dalam negeri.
"Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan pelaksanaan program dan kualitas hasil pembangunan. Dengan pengendalian yang baik, target pembangunan daerah dapat tercapai sekaligus mendukung stabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Wiwit.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, dr. Anang Budi Yoelijanto, menilai ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang terserap.
Menurut dia, efektivitas belanja pemerintah harus tercermin pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saat ini bukan sekadar menghabiskan anggaran. Target kami adalah outcomes atau manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar spending. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga, penurunan kemiskinan serta kualitas pelayanan publik," ujar Anang.
Ia mengungkapkan masih terdapat organisasi perangkat daerah yang realisasi anggarannya berada di bawah 40 persen hingga pertengahan tahun.
Kondisi tersebut perlu segera dievaluasi agar tidak memicu penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran, yang selama ini kerap menjadi persoalan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Menurut Anang, percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta sinkronisasi antara progres fisik dan realisasi keuangan menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai jadwal.
Pemerintah daerah juga mencatat sejumlah program strategis mulai berjalan, termasuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah menyelesaikan 145 unit, sementara tujuh paket pekerjaan lainnya masih berproses.
Meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan, efektivitas penggunaan APBD tetap akan diukur dari sejauh mana belanja pemerintah mampu memperbaiki kualitas layanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Karena itu, percepatan penyerapan anggaran pada semester kedua menjadi penting, bukan sekadar untuk memenuhi target administratif, melainkan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid