KRAKSAAN, Radar Bromo - Koordinator Wilayah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo mengusulkan pencabutan penghentian operasional sementara (suspend) terhadap dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dua SPPG yang sebelumnya masih menjadi catatan Tim Pengawasan (Tauwas) Badan Gizi Nasional (BGN). Di sisi lain, evaluasi terhadap seluruh SPPG akan kembali dilakukan dengan fokus pada kelengkapan fasilitas dan kepatuhan terhadap standar operasional.
Dua SPPG yang diusulkan pencabutan status suspend tersebut berada di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gading, dan Desa Wangkal. Keduanya sebelumnya menjadi dua SPPG terakhir yang masih dihentikan operasionalnya setelah 21 SPPG lain lebih dulu dinyatakan memenuhi persyaratan.
Koordinator Wilayah Program MBG Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko, mengatakan, usulan pencabutan suspend telah disampaikan kepada Koordinator Program MBG (KPPG) Jember. Pengajuan ini setelah ada perbaikan yang menjadi catatan pengawas dinyatakan telah dipenuhi.
"Sudah kami laporkan ke KPPG Jember karena kekurangan yang sebelumnya menjadi catatan, termasuk IPAL, sudah diperbaiki," ujarnya.
Namun, kata Pujo, usulan tersebut belum otomatis mengakhiri status suspend. Keputusan tetap menunggu hasil verifikasi lanjutan dari Tim Tauwas (pemantauan dan pengawasan, red) BGN. Tim ini akan memastikan seluruh rekomendasi benar-benar telah dipenuhi sebelum operasional kembali diizinkan.
Evaluasi juga tidak berhenti pada dua SPPG tersebut. Seluruh SPPG di Kabupaten Probolinggo kini diminta menandatangani surat komitmen untuk melengkapi seluruh fasilitas pendukung operasional. Komitmen itu dibuat bersama antara Kepala SPPG dan mitra pengelola sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemenuhan standar layanan.
"Seluruh SPPG kami minta membuat surat komitmen terkait kelengkapan fasilitas. Komitmen itu ditandatangani bersama kepala SPPG dan mitra agar seluruh kekurangan segera dipenuhi," kata Pujo.
Langkah tersebut menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi lanjutan yang dijadwalkan dimulai pekan depan. Pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi fisik fasilitas, tetapi juga penerapan standar prosedur operasional (SPO) yang menjadi syarat utama penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
"Monitoring dan evaluasi ini masih tahap awal. Minggu depan kami mulai evaluasi lagi. Fokusnya tetap pada fasilitas dan penerapan SPO," jelasnya.
Pujo menegaskan, evaluasi tersebut bukan sekadar pemeriksaan administratif. Apabila tim menemukan fasilitas yang belum memenuhi standar atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan operasional, hasilnya akan langsung dilaporkan kepada BGN sebagai bahan tindak lanjut.
"Kalau setelah evaluasi masih ditemukan kekurangan fasilitas ataupun ketidaksesuaian dengan ketentuan, akan langsung kami laporkan. Potensinya bisa kembali dikenai suspend," tegasnya.
Sebelumnya, Program MBG di Kabupaten Probolinggo sempat menghadapi penghentian operasional sementara terhadap 23 SPPG berdasarkan hasil pengawasan Tim Tauwas BGN. Suspend diberlakukan karena ditemukan sejumlah ketidaksesuaian, mulai dari kelengkapan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga aspek teknis lain yang dinilai belum memenuhi standar operasional.
Seiring proses perbaikan, dua SPPG lebih dahulu dicabut status suspend-nya pada 12 Juni 2026. Selanjutnya, sebanyak 19 SPPG kembali memperoleh izin beroperasi berdasarkan Surat Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Badan Gizi Nasional Nomor 3204/D.TWS/06/2026 tertanggal 26 Juni 2026. Dengan demikian, hanya tersisa dua SPPG, yakni Sumberkerang dan Wangkal, yang saat itu masih menunggu penyelesaian rekomendasi teknis. (mu/fun)
Baca Juga: Suspend Dicabut, Ini Daftar 19 SPPG di Kabupaten Probolinggo yang Bisa Kembali Beroperasi
Editor : Moch Vikry Romadhoni