KRAKSAAN, Radar Bromo-Penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo belum dapat dipastikan. Hingga kini, pemerintah masih memprioritaskan evaluasi terhadap SPPG yang telah beroperasi. Termasuk memeriksa kelengkapan infrastruktur dasar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Koordinator Wilayah Program MBG Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko mengatakan, sampai saat ini belum ada arahan dari pemerintah pusat maupun Koordinator Program Badan Gizi Nasional (KPBG) Jember mengenai penambahan SPPG baru. Sehingga jumlah dapur MBG masih tetap.
"Kalau penambahan, saya belum bisa memastikan karena dari pusat juga belum ada informasi. Fokus kami sekarang adalah SPPG yang sudah operasional dulu," kata Pujo.
Menurut dia, saat ini terdapat 108 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, terdapat 17 SPPG yang dinyatakan siap beroperasi, tetapi masih menunggu tahapan administrasi dan pencairan anggaran sebelum dapat melayani sasaran program.
Di sisi lain, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang sempat dihentikan sementara operasionalnya. Sementara itu, pembangunan SPPG baru juga masih berada pada tahap persiapan.
Pujo mencatat, terdapat sekitar 80 titik yang sedang disiapkan. Namun, belum ada kepastian apakah seluruhnya akan dilanjutkan menjadi SPPG operasional karena keputusan tersebut sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
"Kalau yang proses persiapan ada sekitar 80 titik. Tetapi apakah semuanya nanti akan beroperasi? Saya belum bisa memastikan karena belum ada informasi dari pusat," katanya.
Meski belum ada kepastian penambahan, Pujo menilai, kebutuhan dapur MBG di Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat beberapa kecamatan yang diperkirakan membutuhkan tambahan SPPG agar jangkauan pelayanan lebih merata.
"Kalau melihat kondisi di lapangan, kemungkinan masih ada dua atau tiga kecamatan yang membutuhkan tambahan SPPG. Di antaranya Tegalsiwalan dan Bantaran. Tetapi itu masih sebatas kebutuhan di lapangan, sementara keputusan penambahannya tetap menunggu kebijakan dari pusat," ujar Pujo. (mu/fun)
Editor : Moch Vikry Romadhoni