KRAKSAAN, Radar Bromo - Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengusulkan kawasan SMP Negeri 4 Kraksaan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Namun, usulan tersebut masih harus melewati tahapan administrasi dan verifikasi pemerintah pusat sebelum dapat ditetapkan.
Lokasi yang diusulkan mencakup wilayah Desa Asembakor dan Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, dengan luas lebih dari tujuh hektare. Kawasan itu dinilai memiliki ruang yang memadai untuk pengembangan Sekolah Rakyat.
Sebelum penetapan lokasi, Pemkab Probolinggo bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei awal. Hasil survei tersebut menjadi dasar penyusunan kajian lanjutan yang akan menentukan kelayakan lokasi sesuai persyaratan pemerintah pusat.
Pembahasan mengenai kesiapan lahan dan pemenuhan persyaratan dilakukan dalam rapat koordinasi Kamis (9/7) lalu, yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah M. Sjaiful Efendi mengatakan, pemerintah daerah masih harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum pembangunan dapat dimulai.
"Melalui rapat koordinasi, Pemkab Probolinggo menegaskan komitmennya untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan, baik dari aspek administrasi, teknis maupun koordinasi lintas sektor, sehingga proses persiapan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan," ujar M Sjaiful Efendi.
Menurut Sjaiful, koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting karena pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan lahan. Tetapi juga kelengkapan dokumen, dukungan pemerintah pusat, dan penyelesaian berbagai aspek teknis.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Ini juga sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto mengingatkan bahwa target penyelesaian yang ditetapkan pemerintah pusat relatif ketat. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta segera menyelesaikan kendala yang muncul agar tidak menghambat proses persiapan.
"Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Setiap kendala yang muncul agar segera dilaporkan dan dicarikan solusi bersama. Jangan menunggu rapat berikutnya apabila terdapat hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan Program Strategis Nasional," ujar Ugas.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo masih berada pada tahap persiapan. Keberlanjutan proyek tersebut akan ditentukan oleh hasil verifikasi pemerintah pusat terhadap kesiapan lahan dan pemenuhan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid