KRAKSAAN, Radar Bromo - Belum terealisasinya pabrik paving rencana Pemkab Probolinggo menjadi sorotan DPRD Kabupaten Probolinggo. Dewan meminta Pemkab melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Agar persoalan serupa tidak terulang dan tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, menilai evaluasi tidak cukup berhenti pada aspek teknis pelaksanaan. Pemerintah perlu mengidentifikasi akar persoalan sejak tahap survei, penyusunan perencanaan, hingga proses eksekusi proyek.
“Dalam rekomendasi resminya, Banggar meminta Pemkab melakukan analisis mendalam terhadap penyebab kegagalan pembangunan pabrik paving yang telah mengalami kegagalan proses sebanyak dua kali," katanya.
Evaluasi diharapkan menghasilkan langkah pencegahan, sehingga proyek serupa tidak kembali bermasalah dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
Menanggapi rekomendasi itu, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengakui, proyek pembangunan pabrik paving memang terkendala, sehingga pelaksanaannya belum berjalan sesuai target.
“Ada beberapa kendala yang disampaikan oleh perangkat daerah terkait. Namun, kami pastikan persoalan tersebut segera diselesaikan," katanya.
Menurutnya, pihaknya tengah melakukan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan, karena masih dihadapkan pada sejumlah kebutuhan prioritas. Terutama pembangunan infrastruktur jalan.
“Kami memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama terkait pembangunan jalan dan beberapa program prioritas lainnya. Karena itu, kami pastikan di awal ini berbagai kendala akan segera diselesaikan, agar progres pembangunan dapat berjalan lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, tertundanya sejumlah program pembangunan, termasuk proyek yang belum dapat direalisasikan sesuai rencana, turut memengaruhi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025.
“Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Silpa tahun kemarin masih cukup besar. Ke depan kami berharap kondisi seperti ini tidak terjadi lagi dan menjadi bahan evaluasi agar kualitas perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintah semakin baik," katanya.
Besarnya Silpa dan gagalnya proyek strategis menjadi indikator yang kembali mengangkat persoalan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Rekomendasi DPRD diharapkan tidak berhenti sebagai catatan administratif. Tetapi, diikuti evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih akuntabel. (mu/rud)
Editor : Moch Vikry Romadhoni