KRAKSAAN, Radar Bromo - Penghentian sementara operasional 23 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Probolinggo diperkirakan bukan menjadi yang terakhir. Evaluasi terhadap kelengkapan infrastruktur, khususnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), masih berlangsung dan berpotensi memunculkan suspend lanjutan terhadap dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang belum memenuhi standar.
Koordinator Wilayah Program MBG Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko mengatakan, pendataan seluruh SPPG mulai dilakukan menyusul instruksi dari kantor pelayanan pemenuhan gizi (KPPG) Jember. Hasil pendataan itu akan menjadi dasar penentuan operasional SPPG saat layanan kembali dibuka pada 13 Juli.
"Kalau menurut saya pasti ada suspend berikutnya. Karena salah satu yang menjadi perhatian sekarang adalah masalah IPAL. Kalau masih ada SPPG yang belum mempunyai IPAL yang berstandar maupun tidak berfungsi dengan baik, itu tidak bisa melakukan operasional," kata Pujo.
Menurut dia, proses verifikasi diperkirakan selesai dalam dua hingga tiga hari ke depan. Data tersebut akan menjadi acuan untuk menentukan SPPG yang memenuhi syarat dan yang masih harus menghentikan operasional.
"Mulai hari ini kami melakukan pendataan sesuai nota dinas dari KPPG Jember. Kemungkinan dua sampai tiga hari lagi datanya selesai dan itu yang akan menjadi pedoman operasional tanggal 13 nanti," ujarnya.
Pujo mengungkapkan, hingga kini dua dari 23 SPPG yang disuspensi masih belum mengajukan pencabutan status penghentian operasional. Menurut dia, kedua dapur tersebut masih memiliki persoalan infrastruktur yang harus diselesaikan.
"Per hari ini kami masih menunggu pembaruan dari kepala SPPG. Belum ada usulan pencabutan suspend dari dua SPPG yang disuspen kemarin. Sisanya sisanya sudah dicabut," katanya.
Ia menilai penghentian sementara seharusnya dimanfaatkan pengelola untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan.
"Kalau saya melihat, dua SPPG itu memang infrastrukturnya masih banyak kekurangan. Suspend ini menjadi kesempatan bagi kepala SPPG untuk melengkapi infrastruktur yang memang masih kurang," ujarnya.
Ancaman suspend lanjutan menunjukkan persoalan kesiapan infrastruktur belum sepenuhnya selesai, meski program MBG telah berjalan di sebagian besar wilayah. Saat ini tercatat 108 SPPG telah beroperasi dan 17 SPPG lainnya telah dinyatakan siap operasional, tetapi masih menunggu tahapan pencairan anggaran.
Di tengah belum adanya penambahan unit, kebutuhan layanan MBG di Kabupaten Probolinggo dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan pemetaan di lapangan, masih terdapat beberapa kecamatan yang membutuhkan SPPG tambahan.
"Kalau melihat kondisi di lapangan, kemungkinan masih ada dua atau tiga kecamatan yang masih membutuhkan SPPG, di antaranya Tegal Siwalan dan Bantaran," ujar Pujo. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid