KRAKSAAN, Radar Bromo - Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyatakan siap memenuhi seluruh kekurangan yang ditemukan tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam verifikasi lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat.
Komitmen itu menjadi upaya terakhir agar usulan lahan seluas sekitar tujuh hektare di kawasan SMP Negeri 4 Kraksaan lolos penilaian pemerintah pusat setelah usulan sebelumnya ditolak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan, hasil pengecekan lapangan menunjukkan masih ada sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Namun, pemerintah daerah mengaku siap menindaklanjuti seluruh catatan tersebut.
"Kekurangan-kekurangan yang ditemukan saat survei siap kami penuhi. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari Kementerian PU apakah lokasi yang kami ajukan dinyatakan memenuhi syarat atau tidak," kata Ugas.
Lokasi yang diajukan berada di wilayah Desa Tamansari dan Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, dengan luas sekitar tujuh hektare.
Menurut Ugas, peluang lokasi tersebut lolos verifikasi lebih besar dibandingkan usulan sebelumnya karena sebagian besar persyaratan dasar telah tersedia.
"Kami sudah beberapa kali mengajukan lokasi, tetapi belum disetujui karena persyaratannya cukup ketat. Untuk lokasi di SMP Negeri 4 ini saya optimistis bisa disetujui," ujarnya.
Penolakan terhadap lokasi sebelumnya di Kecamatan Paiton menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah. Saat itu, lahan yang diusulkan masih berupa sawah sehingga memerlukan proses pematangan, sementara akses menuju lokasi juga dinilai belum memenuhi kebutuhan pembangunan.
Di lokasi baru, akses jalan sudah tersedia. Meski demikian, pemerintah daerah masih harus menyiapkan jalur yang lebih lebar agar kendaraan proyek dapat keluar masuk tanpa mengganggu aktivitas warga.
"Kalau di lokasi ini jalannya sudah ada. Memang saat pembangunan membutuhkan akses yang lebih lebar, tetapi ada alternatif melalui tanah kas desa yang bisa dimanfaatkan sebagai jalan proyek sehingga tidak mengganggu masyarakat," kata Ugas.
Apabila seluruh persyaratan teknis dipenuhi dan lokasi dinyatakan layak, pembangunan Sekolah Rakyat akan sepenuhnya dilakukan pemerintah pusat. Nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar Rp 200 miliar.
"Kalau nanti disetujui, pemerintah pusat yang akan membangun. Tinggal menunggu kapan pelaksanaannya. Informasinya nilai pembangunannya sekitar Rp 200 miliar," ujar Ugas. (mu/fun)
Editor : Fandi Armanto