KRAKSAAN, Radar Bromo - Sebanyak 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Probolinggo yang sebelumnya berstatus penghentian sementara operasional atau suspend telah diusulkan untuk pencabutan status suspend kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Namun, hingga kini belum ada satupun SPPG yang menerima surat resmi pencabutan sehingga belum dapat kembali menjalankan operasionalnya.
Koordinator Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko mengatakan, 11 SPPG tersebut saat ini masih melakukan berbagai perbaikan terhadap sejumlah fasilitas yang menjadi penyebab diberlakukannya suspend.
"Sisa 11 SPPG saat ini masih dalam proses perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi penyebab suspend. Salah satunya adalah perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," ujarnya.
Menurut Pujo, seluruh SPPG yang telah mengajukan usulan pencabutan suspend kepada BGN pusat masih harus menunggu terbitnya surat pencabutan resmi.
Selama surat tersebut belum diterima, maka SPPG yang bersangkutan belum diperbolehkan kembali beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis.
"Dari 11 SPPG yang mengirimkan usulan pencabutan, sampai saat ini belum ada yang menerima surat pencabutan. Karena itu, mereka masih belum bisa beroperasi," katanya.
Sebelumnya, sebanyak 22 SPPG di Kabupaten Probolinggo dihentikan sementara operasionalnya sejak 26 Mei 2026. Kebijakan suspend tersebut diberlakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap kelayakan operasional sejumlah fasilitas penunjang di masing-masing SPPG.
Fasilitas yang menjadi perhatian utama adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan operasional.
Selain IPAL, beberapa aspek teknis lainnya juga menjadi bagian dari evaluasi yang harus dipenuhi oleh pengelola SPPG sebelum dapat kembali menjalankan aktivitas pelayanan.
Saat ini, proses pembenahan terus dilakukan oleh masing-masing SPPG dengan harapan seluruh persyaratan dapat segera dipenuhi.
Dengan demikian, usulan pencabutan suspend yang telah diajukan dapat segera disetujui oleh BGN pusat sehingga operasional SPPG dapat kembali berjalan normal dan pelayanan program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat tidak mengalami kendala berkepanjangan.
Di sisi lain, satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo tak hanya memastikan makanan bergizi tersaji di atas meja siswa. Satgas juga ingin menjamin proses di balik penyajiannya berjalan sesuai standar.
Karena itu, satgas (MBG) turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev), Senin (8/6). Dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Maron Wetan 001 dan SPPG Wonorejo di Kecamatan Maron, menjadi sasaran pengawasan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program unggulan tersebut tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan.
Tim Satgas yang dipimpin Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG M. Sjaiful Efendi, mengawali kegiatan dengan mendatangi sekolah penerima manfaat. Mereka mendatangi SMPN 1 Maron dan SDN Wonorejo II untuk melihat secara langsung kualitas makanan yang selama ini diterima para siswa.
Mulai dari tampilan menu, kondisi makanan saat tiba di sekolah, hingga respons penerima manfaat menjadi bagian yang tak luput dari perhatian tim. Dari sekolah, rombongan bergerak menuju dapur produksi untuk memeriksa proses pengolahan makanan.
Didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tim melakukan inspeksi menyeluruh di dapur SPPG Maron Wetan 001 dan SPPG Wonorejo. Mereka mengecek kebersihan ruang produksi, penyimpanan bahan baku, penggunaan alat pelindung diri petugas, hingga memastikan standar higienitas dan keamanan pangan dijalankan sesuai pedoman yang berlaku.
Selain inspeksi lapangan, Satgas juga membuka ruang dialog dengan para pengelola dapur. Berbagai persoalan teknis dibahas bersama, mulai dari pola distribusi makanan, kendala operasional, hingga upaya peningkatan kualitas layanan agar program berjalan semakin optimal.
Dalam monev tersebut, IPAL masih menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi. Keberadaan IPAL dinilai bukan sekadar pelengkap fasilitas dapur, melainkan bagian vital dalam menjaga kebersihan operasional sekaligus melindungi lingkungan sekitar dari potensi pencemaran.
Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG M. Sjaiful Efendi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap seluruh dapur SPPG.
"Kegiatan pengawasan dan pembinaan rutin ini sengaja kami lakukan untuk memastikan sistem IPAL dapat berfungsi dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini penting, karena dapur yang sehat tidak hanya menghasilkan makanan yang aman dikonsumsi, tetapi juga harus ramah terhadap lingkungan," ujarnya.
Sjaiful menambahkan, kualitas pelayanan kepada penerima manfaat juga harus menjadi perhatian utama para pengelola SPPG. Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan, tetapi juga dari kepuasan penerima manfaat terhadap layanan yang diberikan.
"Kami berharap seluruh pengelola SPPG terus memberikan pelayanan terbaik. Bangun komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, dengarkan setiap masukan, dan jadikan itu sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan program ini semakin baik ke depannya," tegasnya.
Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pemkab Probolinggo berharap seluruh dapur SPPG mampu memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi para siswa, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid