PENDAPATAN asli daerah (PAD) di Kabupaten Probolinggo, sejatinya bisa dipompa dari berbagai sektor. Termasuk dari sampah. Namun, selama ini perolehan PAD dari sektor persampahan masih minim. Potensinya bisa lebih dari Rp 48 miliar per tahun. Namun, sejauh ini baru ditarget memperoleh Rp 3,2 miliar.
Kebocoran PAD dari sektor persampahan di Kabupaten Probolinggo, mulai dibidik serius. Selama ini potensi besar dari retribusi sampah belum tergarap optimal. Bahkan, realisasi PAD tahun ini masih jauh dari target.
Kini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo, menyiapkan skema baru untuk menutup celah tersebut dengan target ambisius. Puluhan miliar rupiah per tahun. Sejauh ini capaian PAD dari retribusi sampah baru sekitar 20 persen dari target Rp 3,2 miliar. “Ada kebocoran yang harus kami benahi. Sistem yang ada sekarang belum tertata dengan baik,” ujar Kepala DLH Kabupaten Probolinggo, Roby Siswanto.
Persoalan utama terletak pada tata kelola retribusi yang masih tersebar dan tidak terintegrasi. Selama ini, pembayaran retribusi rumah tangga dilakukan langsung kepada petugas gerobak atau kelompok masyarakat di tingkat desa atau perorangan. Sistem ini dinilai tidak merata dan cenderung hanya mencakup komunitas tertentu. “Retribusi itu tidak masuk ke kas daerah secara utuh. Dikelola masing-masing, sehingga kurang terkontrol,” jelasnya.
Karena itu, DLH menyiapkan perubahan sistem secara menyeluruh. Ke depan, seluruh retribusi sampah rumah tangga akan masuk ke PAD. Selanjutnya, sebagian dana tersebut akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat untuk operasional di lapangan.
“Retribusi masuk ke PAD, lalu kami distribusikan kembali untuk honor petugas dan sarana prasarana. Jadi, tata kelolanya kami monitor,” ujar Roby.
Skema ini akan dijalankan dengan pola swakelola tipe empat. Setiap pelanggan retribusi akan diberi stiker sebagai tanda terdaftar. Penarikan dilakukan melalui kelompok masyarakat (pokmas) yang ditunjuk resmi.
Dengan sistem baru ini, pengangkutan sampah juga akan berubah. Jika selama ini sampah masih tercampur, ke depan akan dipilah sejak dari sumbernya. “Kalau hulu selesai, yang dibawa ke TPA (tempat pemrosesan akhir) hanya residu atau anorganik. Organik sudah selesai di bawah,” katanya.
Selain itu, DLH juga menyiapkan penguatan sarana prasarana. Setiap wilayah akan didukung armada yang memadai. Termasuk kendaraan roda tiga di tingkat desa untuk pengangkutan dari rumah ke titik kumpul.
Sejauh ini, Kabupaten Probolinggo hanya memiliki 23 unit armada. Terdiri dari 10 armroll dan 12 dump truck. MAsih jauh dari kata cukup. “Kalau sistem ini diterapkan, kebutuhan sarpras (sarana prasarana) pasti bertambah. Kalau pelayanan bagus, masyarakat akan legawa membayar,” ujar Roby.
Uji coba sistem ini sudah berjalan di wilayah Kecamatan Kraksaan. Di kawasan dengan jumlah penduduk sekitar 64 ribu jiwa dan produksi sampah 35 ton per hari itu, potensi PAD cukup besar. “Kalau setiap kepala keluarga membayar Rp 20 ribu, potensi per bulan bisa Rp 200 juta. Kalau dikalikan 20 kecamatan, bisa mencapai Rp 48 miliar per tahun,” jelasnya.
Dari total pendapatan itu, 80 persen akan dikembalikan ke desa dan kelompok masyarakat untuk operasional, sementara 20 persen digunakan untuk pemeliharaan. “Pendapatan bisa besar, sampah juga teratasi. Ini yang kita kejar,” tegasnya.
Roby optimistis, dengan sistem yang tertata, investasi sarana prasarana bisa kembali dalam waktu relatif singkat. “Perhitungan kami dalam satu hingga dua tahun, biaya yang kita keluarkan bisa tertutupi,” katanya.
Meski demikian, ia mengatakan, kebutuhan anggaran DLH masih jauh dari ideal. Saat ini porsi anggaran hanya sekitar 0,2 hingga 0,3 persen dari APBD. Jauh dari standar ideal 3 persen pada indikator penilaian Adipura. “Kami butuh dukungan, minimal bertahap. Yang penting konsep ini jalan dulu,” ujarnya.
Dengan pembenahan dari hulu ini, DLH berharap tidak hanya mampu menutup kebocoran PAD. Tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. (mu/rud)
Anggaran-Perilaku Masyarakat jadi Tantangan
TUMPUKAN sampah yang kian menggunung di tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi alarm keras bagi Kabupaten Probolinggo. Dengan volume sampah harian mencapai hampir 500 ton, sementara kapasitas angkut sangat terbatas, kondisi di hilir sudah berada di titik kritis. Kini, disipakan solusi mengubah sampah menjadi energi.
Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto mengungkapkan, bahwa dari total 480 hingga 500 ton sampah per hari, hanya sekitar 5 persen yang mampu terangkut ke TPA. “Armada kami hanya 23 unit dengan kapasitas sekitar 50 ton per hari. Sisanya tidak tertangani optimal,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah dengan sistem pengelolaan di TPA yang masih menggunakan metode open dumping. Selain menimbulkan persoalan lingkungan, cara ini juga tidak memberikan nilai tambah secara ekonomi.
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah daerah mulai melirik teknologi pirolisis sebagai solusi di hilir. Teknologi ini ditawarkan investor dengan konsep mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. “Harapannya, kerja sama ini bisa jadi solusi. Sampah di TPA bisa habis dan bahkan menghasilkan PAD,” kata Roby.
Teknologi pirolisis bekerja dengan pemanasan tanpa pembakaran langsung. Dari proses ini, sampah dapat diubah menjadi bahan bakar setara solar, gas sintetis, hingga karbon aktif. Dengan potensi pengolahan hingga 300 ton per hari, setidaknya separo dari total timbulan sampah bisa tertangani. “Kalau 300 ton bisa diolah, itu sudah separo. Bahkan ada potensi nilai ekonomi sekitar Rp 5 miliar per tahun,” jelasnya.
Skema kerja sama ini juga dinilai menarik karena tidak membebani APBD. Pemerintah daerah tidak perlu membayar tipping fee, sementara keuntungan diperoleh dari hasil pengolahan. Meski begitu, Roby menegaskan, bahwa solusi di hilir tidak bisa berdiri sendiri. Pembenahan di hulu tetap menjadi kunci utama. “Kalau dari hulu tidak selesai, hilir akan tetap berat. Makanya kami lakukan dua-duanya,” ujarnya.
Dengan kombinasi penguatan sistem di hulu dan teknologi di hilir, Pemkab Probolinggo berharap mampu keluar dari krisis persampahan yang selama ini membelit. Sektor ini juga diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. “Kalau ini berjalan, sampah tidak lagi jadi beban. Tapi, jadi potensi ekonomi,” katanya.
Langkah ini memang tidak mudah. Keterbatasan anggaran, kebutuhan sarana prasarana, hingga perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Namun, di tengah tekanan yang semakin besar, pilihan untuk berdiam diri bukan lagi opsi. Revolusi pengelolaan sampah di Probolinggo, kini mulai digerakkan. Dari hulu hingga hilir, dari beban menjadi peluang. Tinggal bagaimana konsistensi dan komitmen semua pihak untuk menjalankannya. (mu/rud)
Sampah Tak Bisa Diurai Setengah Hati
PERSOALAN sampah di Kabupaten Probolinggo, bukan lagi sekadar urusan angkut dan buang. Kompleksitasnya kian terasa, mulai dari hulu hingga hilir.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jatikusuma, menilai, pembenahan sistem persampahan harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan tidak bisa setengah-setengah. Rencana DLH merombak sistem pengelolaan sampah baik di hulu maupun hilir sudah berada di jalur yang tepat. Namun, implementasinya membutuhkan anggaran besar dan perencanaan matang.
“Kalau bicara sampah, ini kan kompleks. Tidak bisa diselesaikan dengan satu langkah saja,” ujarnya. Ia mencontohkan, wacana penambahan tempat penampungan sementara (TPS) tidak akan efektif, jika tidak diimbangi dengan armada pengangkut yang memadai. Selama ini, persoalan justru sering muncul di titik pengangkutan.
“Percuma bak sampah ditambah, kalau tidak segera diangkut. Akhirnya menumpuk juga,” tegasnya.
Karena itu, DPRD mendorong agar prioritas awal difokuskan pada penambahan armada truk. Namun, langkah ini juga tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan. “Penambahan truk harus diiringi peningkatan PAD. Satu truk harus dihitung, berapa potensi pendapatan yang bisa dihasilkan,” jelasnya.
Dalam satu kali angkutan, kata Oka, potensi retribusi yang dihasilkan bisa mencapai Rp 150 ribu. Dari angka itu, DLH diminta menyusun kajian detail terkait proyeksi pendapatan jika jumlah armada ditambah. “Harus jelas, ketika tambah truk sekian, PAD-nya naik berapa. Itu yang harus dihitung,” ujar politisi Golkar ini.
Namun, persoalan tidak berhenti di hulu. Di sisi hilir, kondisi TPA sudah sangat memprihatinkan. Kapasitasnya nyaris penuh. “Kalau bicara hilir, TPA kita itu sudah sangat penuh. Kalau tidak ada inovasi, mau ditambah truk pun percuma,” kata Oka.
Karena itu, DPRD mulai mendorong adanya inovasi pengolahan sampah di tingkat kecamatan. Salah satu yang sempat dibahas adalah penggunaan alat pembakaran sampah tanpa asap. “Konsepnya ada semacam alat pembakaran, tapi tidak mengeluarkan asap. Jadi, sampah sudah terurai sebelum diangkut,” jelasnya.
Meski demikian, opsi ini masih menghadapi kendala regulasi. Aturan yang ada melarang pembakaran sampah, meski menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. “masih kami kaji. Karena secara aturan tidak boleh dibakar. Tapi, ini kan tanpa asap, jadi perlu diuji dulu dampaknya,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar dilakukan uji coba atau pilot project di satu lokasi sebagai langkah awal. Dengan begitu, dampak lingkungan dan efektivitasnya bisa diukur sebelum diterapkan lebih luas. “Minimal ada satu TPS yang dijadikan percontohan. Kita lihat sejauh mana dampaknya,” katanya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti rencana kerja sama dengan investor asing untuk pengolahan sampah di TPA. Salah satunya berasal dari Jepang yang siap menanamkan investasi teknologi. Namun, kerja sama ini terganjal syarat teknis yang belum bisa dipenuhi daerah. “Mereka butuh tonase sampah harian dalam jumlah besar. Sementara, kami, bahkan kalau digabung dengan kota sekitar, masih belum memenuhi,” ungkap Oka.
Jika syarat tersebut terpenuhi, potensi PAD yang dihasilkan dinilai sangat besar. Di tengah berbagai tantangan itu, DPRD juga menyoroti keterbatasan anggaran DLH. Porsi anggaran untuk sektor lingkungan masih jauh dari standar ideal penilaian Adipura, yakni 3 persen dari APBD. “Sekarang masih sekitar 0,3 persen. Jauh sekali,” katanya.
Dengan total APBD sekitar Rp 2,5 triliun, idealnya anggaran DLH mencapai Rp 75 miliar. Namun, kondisi fiskal daerah membuat hal itu sulit direalisasikan. Bila dipaksakan 3 persen, pembangunan sektor lain bisa terganggu.
Meski begitu, DPRD tetap berkomitmen mendukung penambahan anggaran secara bertahap. Khususnya untuk penguatan sarana prasarana. Misalnya untuk penambahan armada, DLH sebelumnya mengajukan kebutuhan belasan miliar rupiah. Namun, DPRD memperkirakan hanya bisa menyetujui sebagian dari angka tersebut. “Kami upayakan minimal separonya. Tapi, tetap harus jelas pengembaliannya seperti apa,” jelas Oka.
Ia menegaskan, setiap kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang. Tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah. “Intinya sampah ini tidak bisa diselesaikan setengah-setengah. Harus menyeluruh, dari hulu sampai hilir, dengan perhitungan yang jelas,” tandasnya. (mu/rud)
Editor : Fahreza Nuraga