KRAKSAAN, Radar Bromo–Sorotan pada Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo terus bergulir. Terbaru, DPRD setempat menilai kinerja TP2D belum menunjukkan hasil signifikan.
Terutama dalam mendukung percepatan program pembangunan daerah. DPRD pun meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jatikusuma menyampaikan penilaian itu dalam pembahasan capaian program kerja eksekutif tahun 2025 yang menjadi dasar evaluasi tahun 2026.
Ia menyebut, sejumlah program memang telah berjalan, namun masih ada yang belum mencapai target.
“Secara gamblang kita bisa melihat beberapa program yang sudah tercapai. Namun demikian, kami juga memahami bahwa situasi di eksekutif ada beberapa hal yang bisa tidak tercapai. Terutama dari segi infrastruktur,” katanya usai Paripurna LKPj 2025, Kamis (30/4).
Menurut Oka, kendala tersebut tidak hanya disebabkan oleh pelaksanaan di lapangan.
Namun juga dipengaruhi perbedaan antara perencanaan dan kondisi riil, termasuk berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kenapa itu terjadi? Salah satunya karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Ini yang sangat mempengaruhi pencapaian program eksekutif. Karena keuangan kita masih sangat bergantung dari pusat,” tegasnya.
Namun di sisi lain, DPRD menyoroti kinerja TP2D yang dinilai belum memberikan dampak nyata.
Padahal, tim tersebut dibentuk untuk mempercepat proses pembangunan dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“TP2D pada dasarnya dibuat untuk mempercepat proses manfaat. Namun kami masih belum melihat secara signifikan hasil konkret dari kinerjanya,” imbuh Oka.
Atas dasar itu, DPRD merekomendasikan agar bupati dan wakil bupati melakukan evaluasi terhadap TP2D.
Tujuannya, memastikan efektivitas perannya dalam mendukung program pembangunan daerah.
“Kami menyarankan agar ada evaluasi dari bupati maupun wakil bupati terkait kinerja TP2D,” katanya.
Meski memberikan catatan, DPRD juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah merespons persoalan tersebut melalui rapat koordinasi dengan TP2D.
“Sejauh yang kami ketahui, kami cukup mengapresiasi karena bupati dan wakil bupati sudah melakukan evaluasi, sudah rapat koordinasi dengan TP2D terkait tata cara mekanisme kerja yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” jelasnya.
Oka menilai langkah itu menunjukkan adanya respons cepat pemerintah daerah terhadap temuan di lapangan.
DPRD berharap hasil evaluasi LKPj tidak berhenti sebagai catatan. Namun benar-benar ditindaklanjuti agar kinerja pemerintahan Kabupaten Probolinggo ke depan lebih optimal.
“Harapannya, bupati dan wakil bupati betul-betul menindaklanjuti apa yang menjadi hasil evaluasi kami. Kita semua berharap agar tahun depan Probolinggo jauh lebih baik,” pungkasnya. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi