DPRD Kabupaten Probolinggo telah merampungkan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Kamis (30/4), rekomendasi atas LKPj tersebut resmi diserahkan dalam Rapat Paripurna.
Rekomendasi diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma kepada Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ., didampingi para pimpinan DPRD. Anggota DPRD serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo, hadir.
Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, rekomendasi LKPj memuat sejumlah poin penting. Terutama terkait capaian program pemerintah daerah selama 2025 yang akan menjadi bahan evaluasi pada 2026.
“Secara gamblang kami bisa melihat beberapa program yang sudah tercapai dan ada pula yang belum tercapai,” ujarnya, usai rapat paripurna.
Ia menjelaskan, belum optimalnya capaian sejumlah program, khususnya di sektor infrastruktur, tidak sepenuhnya disebabkan kinerja eksekutif. Melainkan adanya perbedaan antara perencanaan dan kondisi di lapangan.
“Ini tidak serta-merta karena eksekutif tidak melaksanakan, tetapi karena ada perbedaan signifikan antara perencanaan dan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang memengaruhi capaian program adalah berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat dinilai masih cukup tinggi.
“Kalau (Pemerintah) Pusat mengurangi dana transfer, itu tentu berpengaruh terhadap rencana kegiatan yang kami laksanakan,” tegasnya.
Oka menambahkan, DPRD melalui rekomendasi LKPj juga memberikan sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti eksekutif. Dengan harapan, ke depan kinerja pembangunan di Kabupaten Probolinggo, semakin baik.
Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ mengatakan, LKPj Bupati Probolinggo Tahun 2025 telah disampaikan pada 31 Maret 2026. Kemudian dibahas secara cermat oleh Komisi I, II, III, dan IV DPRD.
“Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD,” ujarnya ketika menyampaikan sambutan.
Ia mengatakan, rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja ke depan. Serta, sebagai koreksi dan upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah.
“Kami akan memperhatikan dan menindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan,” janjinya.
Wabup Fahmi juga menekankan, bahwa LKPj merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekaligus upaya perbaikan kinerja ke depan.
“DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Kami berharap hal ini bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda berikutnya. Yakni, persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum; Masyarakat Hukum Adat; Irigasi; serta Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persetujuan ini ditandatangani oleh empat pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Probolinggo. (uno/adv)
Editor : Fahreza Nuraga