KRAKSAAN, Radar Bromo - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo terus mengejar optimalisasi pengangkutan sampah. Langkah ini menyusul besarnya potensi timbulan sampah harian yang belum tertangani secara maksimal.
Berdasarkan perhitungan DLH, produksi sampah di Kabupaten Probolinggo bisa mencapai lebih dari 400 ton per hari. Angka itu dihitung dari jumlah penduduk yang dikalikan rata-rata produksi sampah 0,4 kilogram per orang per hari.
Namun, dari potensi tersebut, sampah yang benar-benar terangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) masih jauh dari angka ideal. Hanya sekitar 50 ton sampah per hari yang masuk ke TPA Seboro.
Kepala DLH Roby Siswanto mengakui, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. “Keterbatasan armada menjadi kendala utama. Saat ini hanya ada 23 armada dengan kapasitas sekitar 50 ton per hari,” jelasnya.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, DLH mulai mengintensifkan monitoring bersama pemerintah desa dan kecamatan.
Tujuannya, memastikan masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga memudahkan proses pengangkutan.
Selain persoalan pengangkutan, ancaman overload di TPA Seboro juga mulai menjadi perhatian.
Meski saat ini masih dinilai aman, kondisi tersebut bisa berubah jika pengelolaan tidak segera dibenahi.
“Untuk overload, masih bisa lebih dari lima tahun ke depan. Saat ini masih cukup menampung. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, tentu bisa menjadi persoalan serius,” ujarnya.
TPA seluas sekitar 5 hektare itu ke depan dituntut mengikuti kebijakan nasional, di mana pada 2029 pengelolaan sampah harus mencapai 100 persen. Artinya, hanya residu yang boleh masuk ke TPA.
“Kalau sistem ini berjalan, bukan hanya penanganan yang bisa berjalan baik, tapi juga bisa menekan volume sampah yang masuk ke TPA,” tambahnya.
Saat ini, pengelolaan sampah di Kabupaten Probolinggo masih jauh dari ideal. Dari total potensi harian yang mencapai ratusan ton, baru sekitar 5 persen yang berhasil ditangani.
Di sisi lain, metode pengelolaan di TPA yang masih menggunakan sistem open dumping juga menjadi sorotan.
Karena itu, DLH mulai menjajaki kerja sama dengan investor untuk menghadirkan teknologi pengolahan yang lebih modern. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan teknologi pirolisis melalui skema kerja sama. Teknologi ini memungkinkan sampah diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti biosolar dan biochar.
“Kami sedang kaji MoU dengan investor dengan pengolahan sampah teknologi pirolisis. Nantinya sampah bisa diolah menjadi biosolar dan biochar. Bahkan, sampah lama yang sudah menumpuk juga berpotensi bisa dihabiskan,” terangnya.
Menariknya, rencana tersebut tidak akan membebani anggaran daerah karena seluruh pembiayaan berasal dari pihak investor. Bahkan, sektor persampahan dinilai memiliki potensi peningkatan pendapatan daerah.
“Potensi PAD dari sektor persampahan cukup besar, bisa mencapai sekitar Rp 9,5 miliar per tahun melalui sistem e-retribusi. Kami optimistis kolaborasi ini bisa memperbaiki pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, persoalan sampah diharapkan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan bisa diubah menjadi potensi ekonomi baru bagi daerah. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid