KRAKSAAN, Radar Bromo - Komitmen politik Pemerintah Sae untuk Kabupaten Probolinggo menggelontorkan dana afirmasi desa mulai menemukan bentuk konkrit.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, skema pembagian tetap dirancang agar seluruh desa merasakan manfaat tanpa terkecuali.
Bupati Probolinggo Mohammad Haris menegaskan bahwa dana afirmasi tetap digulirkan, meski tidak sebesar rencana awal. Skemanya dibuat bertahap selama dua tahun anggaran.
“Dana afirmasi ini kami sudah sepakat dengan teman-teman kepala desa. Dengan keterbatasan fiskal tetap kita berikan, tapi tidak sebesar yang kita rencanakan di awal,” ujar Haris.
Ia menjelaskan, total desa yang akan menerima mencapai 325 desa. Namun, pencairan dilakukan dua tahap untuk menjaga pemerataan.
“Ini kami berikan dalam dua tahun, 2026-2027. Sekitar 160-an desa tahun ini, dan 160-an sisanya di awal 2027,” jelasnya.
Langkah ini diambil agar tidak ada desa yang merasa dianaktirikan. Separo dana dicairkan di akhir tahun ini, sementara sisanya akan menyusul awal tahun depan.
“Supaya tidak ada yang merasa ditinggalkan. Separo akhir tahun, separo awal 2027. Kami harapkan 2028 sudah kembali normal,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo, Munaris, memastikan tidak ada desa yang luput dari program afirmasi ini.
“Keseluruhan desa berarti dapat semua. Selama dua tahun ini, semua desa insyaallah dapat,” tegas Munaris.
Ia merinci, setiap desa akan menerima alokasi sekitar Rp 100 juta. Program ini sudah masuk dalam dokumen perencanaan daerah.
“Nominalnya per desa Rp100 juta. Ini sudah tertuang dalam RPJMD, sebagai afirmasi kepada desa untuk kegiatan prioritas, terutama infrastruktur,” katanya.
Namun, pencairan tahun ini tidak dilakukan sekaligus. Instruksi bupati, dana baru akan digelontorkan menjelang akhir tahun anggaran. “Pencairannya perintah Pak Bupati dilaksanakan akhir tahun, menyesuaikan kesiapan anggaran. Karena kebutuhan Pemda juga banyak,” ujarnya.
Penggunaan dana afirmasi difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan. “Peruntukannya untuk infrastruktur, terutama jalan desa seperti pavingisasi dan sejenisnya,” terang Haris.
Munaris menambahkan, kebijakan ini sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat desa yang selama ini masih kekurangan akses infrastruktur layak.
“Di bawah, desa-desa memang banyak membutuhkan itu. Jadi nanti dapat semua, tidak perlu khawatir,” tandasnya.
Program ini juga merupakan sebagai bagian dari janji politik kepala daerah yang kini mulai direalisasikan secara bertahap.
“Ini janji politik Pak Bupati, sudah disampaikan di forum-forum dan juga tertuang dalam RPJMD. Insyaallah tidak akan berubah,” tegas Munaris.
Dengan skema dua tahap ini, pemerintah berharap kesenjangan antar desa bisa ditekan tanpa membebani keuangan daerah secara drastis. Pesannya jelas, sabar menunggu giliran, karena pada akhirnya semua desa akan kebagian. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid