PEMERINTAH Kabupaten Probolinggo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kamis (2/4), Musrenbang digelar melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Madakaripura Lantai V Kantor Bupati Probolinggo ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
Sekaligus menjadi forum strategis penyelarasan arah pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang serta Diskusi Panel Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027.
Selain itu, juga disampaikan paparan arah kebijakan Pemprov Jawa Timur Tahun 2027 oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jawa Timur Agung Subagyo.
Juga, ada penyampaian pokok-pokok pikiran oleh DPRD Kabupaten Probolinggo.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, terdapat 831 pokok pikiran yang masuk dan didominasi tiga usulan tertinggi.
Meliputi, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, serta penanganan rumah tidak layak huni.
Selain itu, aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan saat turun ke lapangan juga menyoroti persoalan honor guru madrasah yang minim.
“Kami berharap semoga ke depan tersedia ruang fiskal yang cukup untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo menegaskan, Musrenbang menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyempurnakan rancangan RKPD.
“Melalui forum ini, kami membuka ruang masukan, saran, dan kritik agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, desa, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya perencanaan yang transparan dan akuntabel.
Musrenbang RKPD 2027 merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yang nantinya akan ditetapkan pada Juni 2026, setelah melalui proses fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Setelah Musrenbang, RKPD akan disusun menjadi rancangan akhir dan ditetapkan pada bulan Juni,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengatakan, Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial.
Melainkan wadah penyatuan aspirasi dari tingkat desa hingga perangkat daerah guna menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia memaparkan, kinerja pembangunan hingga 2025 menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,82 persen menjadi 5,34 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 16,31 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 71,65.
Namun kenaikan rasio gini dari 0,339 menjadi 0,377 menjadi catatan penting karena menunjukkan masih adanya ketimpangan pendapatan.
Untuk RKPD 2027, pemerintah daerah menetapkan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan ekonomi berbasis pertanian; UMKM; pariwisata dan ekonomi kreatif; pembangunan infrastruktur yang merata; penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital; serta peningkatan ketahanan lingkungan.
“Sebagai Bupati, saya menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan. Agar pembangunan berjalan efektif, inklusif, dan mampu berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya. (dik/*)
Editor : Muhammad Fahmi