KRAKSAAN, Radar Bromo–Banyaknya insiden bencana di awal tahun 2026 membuat Pemkab Probolinggo kelabakan. Pemkab harus memutar otak untuk menuntaskan perbaikan infrastruktur yang hancur diterjang bencana. Tantanganya, anggaran terus berkurang dan sisa bulan masih panjang.
Dengan kondisi kantong daerah yang kian mencekik, pemkab tentu harus punya rencana alternatif. Seperti yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang resmi melayangkan usulan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 16 titik kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan disodorkan agar bisa segera ditangani melalui anggaran provinsi. Langkah ini diambil menyusul kian menipisnya sisa Belanja Tidak Terduga (BTT) di kas daerah.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
Saat ini, dana BTT yang tersedia hanya menyisakan angka di kisaran Rp 1 miliar. Padahal, dampak kerusakan di lapangan memerlukan penanganan cepat dan biaya yang jauh lebih besar.
"Kondisi anggaran kita sangat terbatas, BTT hanya sisa Rp 1 miliar. Sementara penanganan dampak bencana tidak bisa ditunda karena menyangkut aksesibilitas masyarakat. Karena itu, kami usulkan 16 titik prioritas ke Pemprov Jatim," ujar Hengki.
Berdasarkan data yang dihimpun, usulan tersebut mencakup perbaikan jembatan permanen, semi-permanen, hingga pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Wilayah Kecamatan Krejengan dan Gading menjadi yang paling dominan dalam daftar usulan tersebut.
Beberapa titik krusial di antaranya adalah perbaikan Jembatan Gantung di Dusun Beji, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, serta beberapa jembatan di kawasan Tiris dan Tongas yang menjadi urat nadi ekonomi warga desa.
"Target kami adalah pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Kami berharap usulan ini segera disetujui agar mobilisasi warga kembali normal," tambah Hengki.
Bukan hanya perbaikan infrastruktur. Pemkab Probolinggo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga mengusulkan normalisasi sejumlah sungai ke Pemprov Jatim.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, mengatakan usulan tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.
“Pasca banjir kami langsung melakukan identifikasi titik-titik sungai yang perlu penanganan. Salah satunya melalui normalisasi yang kami usulkan ke Pemprov Jawa Timur,” ujar Hengki.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa sungai yang menjadi prioritas normalisasi. Di antaranya Sungai Bayeman di Kecamatan Tongas dengan panjang penanganan sekitar 1.000 meter.
Selain itu, normalisasi juga diusulkan untuk Sungai Kertosono di wilayah Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, tepatnya di selatan Jembatan BNI sepanjang 600 meter.
“Untuk wilayah tengah, kami juga mengusulkan normalisasi Sungai Banyubiru di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending sepanjang 500 meter,” jelasnya.
Tak hanya itu, Sungai Gedung Galeng di Kecamatan Dringu juga masuk dalam daftar usulan dengan panjang penanganan sekitar 500 meter.
Menurut Hengki, kondisi sedimentasi dan penyempitan alur sungai menjadi salah satu penyebab utama meluapnya air saat intensitas hujan tinggi.
“Normalisasi ini penting untuk mengembalikan kapasitas tampung sungai agar aliran air lebih lancar dan tidak mudah meluap,” tegasnya.
Pihaknya berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat penanganan sungai menjadi kewenangan lintas pemerintah.
“Kami berharap ada dukungan dari provinsi agar penanganan bisa lebih maksimal dan masyarakat tidak lagi terdampak banjir setiap musim hujan,” pungkas Hengki.
Belasan Titik yang Diusulkan Mendapatkan Penanganan
· Jembatan Semi Permanen Dusun Kedaton, Desa Andungbiru (Tiris): Perbaikan jembatan dengan dimensi 12 x 4 meter.
· Jembatan Semi Permanen Dusun Tunggangan, Desa Andungbiru (Tiris): Perbaikan akses vital berukuran 16 x 1,6 meter.
· Jembatan Permanen Desa Sumbersecang – Brani Wetan (Gading): Penanganan jembatan permanen dengan dimensi 12 x 3 x 5 meter.
· Jembatan Gantung Dusun Beji, Desa Banjarsari (Sumberasih): Perbaikan jembatan gantung sepanjang 20 meter.
· Jembatan Permanen Desa Lemah Kembar, Dusun Bibis (Sumberasih): Penanganan struktur jembatan berdimensi 12 x 1 x 5 meter.
· TPT Desa Jatiurip (Krejengan): Pembangunan Tembok Penahan Tanah sepanjang 52 meter untuk mencegah longsor susulan.
· Sayap Jembatan Desa Sumberkatimoho (Krejengan): Perbaikan sayap jembatan sepanjang 35 meter.
· Bronjong Jembatan Desa Satreyan – Sumbersecang (Krejengan): Penguatan struktur jembatan dengan bronjong sepanjang 48 meter.
· Pembangunan TPT Jalan Desa Sumbersecang (Gading): Konstruksi penahan jalan sepanjang 11 meter.
· Perbaikan Jembatan Desa Sumberkatimoho (Krejengan): Rehabilitasi jembatan dengan panjang mencapai 35 meter.
· Jembatan RT 14 Desa Satreyan (Maron): Perbaikan jembatan skala lingkungan dengan dimensi 2 x 4 x 2 meter.
· Jembatan Semi Permanen Desa Sumberkatimoho (Krejengan): Usulan perbaikan struktur jembatan di wilayah terdampak.
· Jembatan Semi Permanen Dsn Krajan, Desa Sumberrejo (Tongas): Perbaikan jembatan berdimensi 5,3 x 3,6 x 1,5 meter.
· Jembatan Semi Permanen Desa Sumberrejo (Tongas): Penanganan jembatan dengan panjang 17 meter dan lebar 2,8 meter.
· Jembatan Semi Permanen Desa Kalidandan (Kotaanyar): Perbaikan struktur jembatan berukuran 22 x 2 x 6 meter.
· Sayap Jembatan Desa Seneng (Krucil): Pembangunan sayap jembatan pada ruas jalan Krobungan - Krucil.
(mu/fun)
Editor : Fandi Armanto