BANJIR yang menerjang sejumlah wilayah timur Kabupaten Probolinggo, menjadi peringatan keras bagi kondisi lingkungan daerah. Peristiwa ini bukan sekadar bencana hidrometeorologi biasa, melainkan alarm krisis ekologis yang semakin nyata.
Hujan berintensitas tinggi selama lebih dari enam jam memang menjadi pemicu awal banjir. Namun, besarnya dampak yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari akumulasi kerusakan lingkungan yang berlangsung dalam waktu lama.
Ada tujuh kecamatan di wilayah timur Kabupaten Probolinggo, yang belakangan sering terdampak banjir. Meliputi Kecamatan Kraksaan, Krejengan, Gading, Besuk, Kotaanyar, Pakuniran, dan Paiton.
Data lapangan menunjukkan banjir terjadi di wilayah yang sebelumnya relatif aman. Seperti Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, yang disebut warga aman sejak 1997 kini ikut terendam. Begitu juga dengan Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton. Sejumlah warga mengaku baru kali pertama merasakan kebanjiran, Selasa (3/3) dini hari.
Sebulan sebelumnya banjir bandang juga melanda Kecamatan Kraksaan, Krejengan, dan Kecamtan Kotaanyar. Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur, juga mencatat Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan potensi banjir dan banjir bandang kategori tinggi.
Pemkab Probolinggo, masih melakukan asesmen mendalam untuk mengetahui penyebab utama banjir yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris mengatakan, banjir terjadi akibat beberapa faktor. Di antaranya, perubahan penggunaan lahan di kawasan pegunungan serta perubahan geometri sungai.
Fenomena tersebut menyebabkan aliran sungai mengalami perubahan signifikan, sehingga meningkatkan risiko banjir. Menurutnya, sejumlah wilayah yang terdampak, bahkan sebelumnya belum pernah mengalami kejadian serupa.
“Beberapa titik sebenarnya baru pertama kali terjadi. Makanya, sejak kemarin kami terus melakukan asesmen untuk mengetahui penyebab pastinya. Kami ingin memastikan mitigasi bencana yang sudah dibangun dapat mencegah kejadian bencana banjir di masa depan,” ujarnya.
Perubahan alur sungai juga menjadi salah satu faktor penting yang saat ini sedang diteliti oleh pemerintah daerah. “Sungainya juga alurnya beda dari sebelumnya, jadi ini sedang kami asesmen lagi,” jelasnya.
Untuk menangani dampak banjir, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya menurunkan alat berat milik pemerintah provinsi guna mempercepat proses normalisasi sungai. Sejumlah organisasi perangkat daerah dilibatkan secara langsung dalam penanganan bencana. Seperti, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami tidak bisa menyalahkan hujan atau Tuhan. Yang bisa kami lakukan adalah siap menghadapi bencana. Karena itu, sejak kemarin kami meminta agar semua OPD terkait, bergerak bersama di setiap kejadian bencana,” ujar salah seorang Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong ini.
Ia juga menyinggung pentingnya keterlibatan TNI dan Polri dalam upaya mitigasi bencana agar langkah preventif dapat berjalan berkelanjutan. Dari evaluasi awal, banjir kali ini juga dipengaruhi perubahan penggunaan lahan yang seharusnya tidak terjadi.
“Ada perubahan geometri sungai dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Kami lihat, setiap kali ada belokan sungai, lebarnya bertambah, menggerus lahan dan bahkan dapur warga. Ini yang perlu diwaspadai,” jelas Gus Haris.
Menurutnya, perubahan tersebut menyebabkan sungai semakin melebar dan kehilangan daya tampungnya, sehingga lebih mudah meluap ketika terjadi hujan deras. “Pembangunan jembatan masih dalam proses, tapi sebelum selesai, kami sudah dihadapkan pada kejadian banjir ini lagi. Ini yang perlu segera ditangani agar ke depan tidak terulang,” katanya.
Ia memastikan, bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi. Serta, menyiapkan langkah-langkah preventif yang lebih ketat untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. “Upaya mitigasi sudah lama kami lakukan, tapi setiap kejadian selalu membawa hal baru. Ini yang menjadi tantangan bagi kami,” jelasnya.
Persoalan banjir yang kerap melanda wilayah kabupaten Probolinggo, tak lepas dari perhatian Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma. Menurutnya, penyebab utama bencana ini bukan hanya karena curah hujan tinggi, tetapi juga akibat kerusakan lingkungan di wilayah hulu.
“Yang orang lihat biasanya bencana itu terjadi karena hujan deras. Padahal, kalau kami perhatikan lebih dalam, ada faktor lain yang lebih berpengaruh. Yakni, kondisi lingkungan di hulu yang semakin gundul," ujarnya.
Berkurangnya vegetasi di daerah resapan air, kata Oka, menyebabkan aliran air hujan langsung mengalir deras ke sungai tanpa sempat terserap tanah. Hal ini mempercepat terjadinya banjir. Terutama ketika debit air sungai melampaui kapasitas bendungan.
“Kalau kita punya pohon-pohon yang bagus, akar-akarnya bisa menyerap air. Tapi, kalau hutan gundul, air langsung mengalir deras ke sungai tanpa terserap tanah. Ini yang tidak banyak disadari orang,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Oka juga menyoroti aktivitas pertambangan yang tidak terkendali sebagai salah satu faktor penyebab degradasi lingkungan di Kabupaten Probolinggo. Ia menekankan, bahwa kurangnya reklamasi pasca-penambangan turut memperburuk kondisi tanah sehingga semakin sulit menyerap air.
“Kenapa tanah penyerapan kurang? Banyak hal. Karena reboisasi kurang, karena mungkin adanya fenomena penambangan yang luar biasa. Kalau ini dibiarkan terus, lima sampai sepuluh tahun ke depan, dampaknya akan semakin parah," tegasnya.
DPRD Kabupaten Probolinggo telah menugaskan Komisi 3 untuk melakukan pengecekan terhadap status pertambangan di wilayahnya. Dari hasil pemetaan, ditemukan banyak tambang ilegal yang tetap beroperasi meskipun tidak memiliki izin resmi.
“Komisi 3 sudah ke ESDM Provinsi Jatim, untuk mengecek status penambangan. Hasilnya, banyak tambang ilegal yang tetap beroperasi meski administrasinya tidak lengkap. Karena itu, kami menugaskan Komisi 3 untuk terus memantau dan memastikan agar para penambang tertib administrasi serta menjalankan kewajiban reklamasi,” katanya.
Ia mengaku tidak melarang aktivitas pertambangan, tetapi menekankan pentingnya tanggung jawab lingkungan setelah eksploitasi dilakukan. “Bukan kami melarang, tidak. Tapi, setelah menambang, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Ini perlu diperhatikan, karena kalau tidak, anak cucu kita nanti yang akan merasakan akibatnya,” pesannya. (mu/rud)
Hutan Rakyat-Infrastruktur Jadi Sorotan
PROGRAM hutan rakyat turut menjadi sorotan DPRD Kabupaten Probolinggo. Kebijakan ini dinilai turut memberi kontribusi terhadap meningkatnya potensi bencana. Terutama banjir dan kerusakan lingkungan di wilayah hulu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi menegaskan, secara teknis mitigasi bencana merupakan kewenangan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, DPRD tetap memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. “Kami di pimpinan DPRD, tentu akan melakukan evaluasi, karena fungsi kami ada pengawasan,” ujarnya.
Berdasarkan paparan Kepala Pelaksana Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD) kepada DPRD, kata Zubaidi, terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penyumbang bencana di Kabupaten Probolinggo. Salah satu faktor paling dominan adalah persoalan tata kelola sampah.
“Saya mendapatkan presentasi dari kepala BPBD, sekitar 80 persen penyumbang terbesar bencana itu adalah tata kelola sampah. Tapi bukan hanya itu, ada faktor-faktor lain,” ungkapnya.
Selain sampah, ia juga menyoroti perencanaan infrastruktur yang kurang matang serta kerusakan kawasan hulu. “Untuk urusan banjir, infrastrukturnya juga tidak baik perencanaannya. Kemudian, juga ada penggundulan di wilayah hulu. Itu dampak dari kebijakan hutan rakyat. Jadi, banyak faktor yang saling berkaitan,” jelasnya.
Asisten Perhutani RPH Kabuaran KPH Probolinggo Mahludin mengungkapkan, proyek pembangunan jalan tol juga berdampak terhadap kawasan hutan yang dikelola Perhutani. Sekitar 42,7 hektare lahan milik Perhutani masuk area terdampak proyek tersebut dan telah melalui proses perizinan.
Namun, kerusakan terjadi karena pelaksana proyek kerap melampaui batas kawasan yang telah ditentukan. “Kami sudah berulang kali berkoordinasi di lapangan. Tapi, tetap saja rambu-rambu kami diterobos. Akibatnya, pohon-pohon kami banyak yang rusak. Termasuk pohon jati, mahoni, hingga kesambi,” bebernya.
Kerusakan tersebut bukan karena pohon ditebang, melainkan tertimbun material bongkaran proyek. Seperti tanah, batu, dan puing-puing konstruksi lainnya. Jumlah pohon yang terdampak, bahkan mencapai puluhan ribu batang yang sebelumnya masih dalam kondisi sehat. (mu/rud)
Kerusakan Lingkungan Perparah Banjir
BANJIR besar yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo, tidak hanya dipicu hujan ekstrem. Kajian cepat dari WALHI Jawa Timur, menunjukkan adanya rangkaian kerusakan ekosistem dari kawasan hulu hingga pesisir yang memperparah risiko bencana.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Ariono mengatakan, degradasi kawasan hulu menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat limpasan air menuju sungai. “Wilayah dataran tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan air, kini mengalami degradasi fungsi akibat konversi lahan menjadi pertanian monokultur, permukiman, maupun aktivitas ekstraktif lainnya,” ujarnya.
Data Global Forest Watch menunjukkan, Kabupaten Probolinggo, telah kehilangan sekitar 210 hektare hutan alam sepanjang periode 2001-2024. Juga sekitar 130 hektare hutan primer basah juga hilang sejak 2002 hingga 2024. Kerusakan kawasan hulu itu berdampak langsung pada daerah aliran sungai (DAS). Setidaknya, lima DAS utama yang berhulu di Pegunungan Argopuro meluap ketika hujan ekstrem terjadi. (lihat grafis)
“Keterkaitan geografis ini menunjukkan apa yang terjadi di hulu Argopuro secara langsung menentukan nasib warga di sepanjang aliran sungai,” kata Pradipta.
Perubahan bentang alam juga terjadi di wilayah penyangga. Salah satunya dipicu pembangunan jalan tol sepanjang sekitar 30 kilometer yang menggusur lahan seluas 292,58 hektare. Berupa sekitar 208,11 hektare atau 71,13 persen lahan sawah dan ladang milik warga. Serta, sekitar 60 hektare atau 20,53 persen merupakan lahan milik Perhutani. Sedangkan, 24,4 hektare atau 8,34 persen merupakan kawasan permukiman.
Sawah yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air, kini berubah menjadi permukaan beton. Akibatnya, air hujan lebih mudah menggenang dan mengalir menuju sungai. Masalah tidak berhenti di daratan. Di wilayah pesisir, banjir juga diperparah oleh banjir rob serta kerusakan ekosistem mangrove.
Di Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, serta Desa Pondok Kelor di Kecamatan Paiton, banjir bahkan datang dari dua arah sekaligus. Dari hulu dan dari laut. Penyebabnya penyusutan mangrove yang cukup drastis. “Pembabatan mangrove untuk ekspansi tambak udang ikut memperbesar kerentanan wilayah pesisir terhadap banjir,” ujarnya.
Menurutnya, peristiwa banjir ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menata kembali kebijakan pembangunan yang selama ini berjalan. Ia menilai, pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar risiko bencana tidak terus meningkat.
“Peristiwa ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah,” pesannya. (mu/rud)
Editor : Fahreza Nuraga