KRAKSAAN, Radar Bromo-Satuan Tugas (Satgas) Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum melengkapi sertifikasi.
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian standar keamanan pangan yang menyangkut keselamatan anak.
Penegasan itu disampaikan Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dalam rapat koordinasi (rakor) Satgas MBG yang digelar Pemkab Probolinggo secara daring Sabtu (28/2) malam.
Ugas menyatakan, rakor tersebut menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, serta keseragaman komunikasi dalam pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.
“Laporan harus satu pintu dan tidak boleh parsial. Jika terjadi insiden yang viral, camat atau OPD pembina wilayah wajib segera turun ke lapangan,” tegasnya.
Sebab, meski kewenangan pemberian sanksi berada pada BGN, namun Satgas Kabupaten tetap memegang peran penting.
Terutama dalam fasilitasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan ke tingkat provinsi.
Menurut Ugas, seluruh perangkat daerah diminta menjaga keseragaman narasi dalam komunikasi publik agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
Yang akirnya malah dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Jangan longgar dalam pengawasan. Nyawa anak lebih penting dari kepentingan mitra,” tandasnya.
Saat ini terdapat 168 SPPG di Kabupaten Probolinggo dengan 74 SPPG telah beroperasi melayani peserta didik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo melaporkan, seluruh SPPG yang beroperasi tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Namun ia mengakui masih diperlukan penguatan pada tahap pemorsian makanan.
Terutama dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) Critical Incident guna mengantisipasi potensi keracunan.
“Secara sertifikasi laik higiene sanitasi sudah terpenuhi. Tetapi pada tahap pemorsian masih perlu penguatan SOP Critical Incident,” jelasnya.
Rakor tersebut juga menghasilkan sejumlah catatan strategis. Seluruh SPPG didorong segera melengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), SLHS, serta sertifikat kompetensi ahli gizi guna memastikan standar keamanan pangan terpenuhi dari hulu hingga hilir.
Selain aspek keamanan pangan, Pemkab Probolinggo juga mendorong pelibatan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan baku.
Sehingga, program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal.
Untuk memperkuat pengawasan, monitoring per wilayah akan melibatkan Asisten Sekda dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pembina. Tujuannya, mempercepat respons apabila terjadi persoalan di lapangan. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi