KRAKSAAN, Radar Bromo - Pasca pengukuhan kepengurusan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo langsung bergerak menyiapkan program kerja tahun 2026.
Salah satunya sinergi antara ulama dan umara harus ditingkatkan.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang sebelumnya merumuskan rencana kerja lima tahunan organisasi.
Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo, H. Yasin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan draf program untuk sembilan komisi yang baru saja dikukuhkan.
“Pasca pengukuhan, kami langsung melanjutkan persiapan rencana kerja daerah tahun 2026. Draf program sudah tersedia untuk seluruh komisi dan itu merujuk pada hasil Musda yang menyusun program lima tahun. Jadi pada 2026 tinggal ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengakui pembahasan sebelumnya belum rampung akibat keterbatasan waktu. Karena itu, forum lebih difokuskan pada proses ta’aruf antara pengurus lama dan baru guna membangun kekompakan tim.
“Kami lebih menekankan ta’aruf agar pengurus baru dan lama saling mengenal sehingga terbentuk tim yang solid. Harapannya, program 2026 benar-benar sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Menurut Yasin, sinergi ulama dan umara menjadi kunci percepatan kemajuan daerah. Pesan tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Jawa Timur, KH. Abdullah Samsul Arifin, saat memberikan sambutan pengukuhan.
“Tugas MUI adalah menjadi mitra pemerintah serta bersinergi menyukseskan program yang telah digariskan. Kolaborasi ulama dan umara menjadi fondasi menuju Kabupaten Probolinggo yang lebih baik,” terangnya.
Dari sisi dukungan anggaran, Yasin bersyukur karena Pemkab Probolinggo memberikan dukungan hibah kegiatan tahun 2026 sebesar Rp 200 juta. Jumlahnya meningkat dari realisasi tahun sebelumnya Rp 150 juta.
“Alhamdulillah, informasi yang kami terima, tahun 2026 anggaran MUI naik menjadi Rp 200 juta. Ini tentu sangat membantu menggerakkan roda organisasi,” katanya.
Ia menambahkan, pada 2025 sebenarnya sempat dianggarkan Rp 200 juta, namun realisasi hanya Rp 150 juta akibat penyesuaian atau refocusing anggaran.
“Mungkin karena refocusing sebagaimana juga dialami perangkat daerah lain. Namun berapapun hibah yang diberikan tetap kami terima sesuai kemampuan anggaran daerah. Dukungan ini penting mengingat peran MUI dalam membantu pemerintah menghadapi persoalan strategis seperti stunting, kemiskinan, hingga pernikahan dini,” tegasnya.
Yasin juga memaparkan sembilan orientasi pengabdian MUI sesuai arahan MUI Jawa Timur, yakni diniyah, irsyadiyah, istijabiyah, hurriyah, ta’awuniyah, syuriyah, tasamuh, qudwah, serta dauliyah.
“Tugas utama MUI adalah khidmatul ummah atau melayani umat dan shadiqul hukumah sebagai mitra pemerintah. Kedua fungsi itu harus berjalan seimbang,” lanjutnya.
Peran tersebut, kata dia, telah diwujudkan dalam berbagai bidang, mulai sosialisasi vaksin saat pandemi, pendampingan sertifikasi dan pengawasan produk halal, pembinaan rumah potong hewan halal bersama OPD terkait, hingga pendampingan korban kekerasan perempuan.
Selain itu, MUI aktif memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama, kaderisasi ulama, penerbitan fatwa atas persoalan kontemporer, serta edukasi literasi digital melalui Komisi Infokom.
“Di era media sosial, MUI juga memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat agar bermedsos secara bijak, tidak menyebarkan hoaks maupun fitnah. Bahkan MUI telah menerbitkan fatwa terkait penggunaan media sosial,” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid