KRAKSAAN, Radar Bromo–Upaya mendorong budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus diperkuat. Salah satunya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) kembali menggelar Anugerah Inovasi Daerah (INODA) 2026.
Rangakaian anugerah Inoda 2026 diawali dengan sosialisasi yang digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (12/2).
Kegiatan tersebut dibuka Asisten Administrasi Umum dr. Anang Budi Yoelijanto mewakili Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris.
Turut hadir Kepala Bapelitbangda Juwono P. Utomo, Tenaga Ahli Inovasi Daerah Bappenas Dr. Redhi Setiadi. Serta Ketua Aliansi Inovator dan Peneliti Probolinggo (AIPRO) Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.
Peserta sosialisasi terdiri atas kepala OPD, camat, kepala puskesmas, PPL, serta perwakilan SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi di Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan Piagam Innovative Government Award (IGA) 2025 kepada enam perangkat daerah. Yakni Dinas Perikanan, BKPSDM, Dispendukcapil, Dinas Dikdaya–SDN Tegalrejo Dringu, Dinas Sosial, dan RSUD Waluyo Jati.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas inovasi yang dinilai berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Bupati Haris melalui dr. Anang menegaskan, INODA bukan sekadar agenda tahunan atau ajang kompetisi. Lebih dari itu, INODA merupakan instrumen pembinaan untuk membangun ekosistem inovasi yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
“Sejalan dengan tagline SAE: Sejahtera, Amanah, Religius, dan Eksis Berdaya Saing, inovasi harus menjadi instrumen utama pembangunan daerah. Bukan aktivitas tambahan, tetapi pendekatan kerja,” tegasnya.
Data menunjukkan, capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 mencapai 56,21 dengan kategori inovatif. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 48,55.
Jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri juga melonjak dari 23 inovasi pada 2024 menjadi 48 inovasi pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi baseline yang harus terus ditingkatkan. Inovasi tidak boleh berhenti pada tataran konsep atau laporan administratif, tetapi harus mempermudah proses, mempercepat pelayanan, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Secara regulatif, inovasi daerah memiliki payung hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Penguatan inovasi juga diukur secara nasional melalui IGA oleh Kemendagri.
“Inovasi adalah cara berpikir dan cara bekerja baru dalam menjawab persoalan nyata masyarakat. Pemerintah tidak cukup bekerja secara rutin, tetapi harus lebih cerdas, cepat, dan berdampak,” Jelasnya.
dr Anang, mengajak seluruh jajaran perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk tidak ragu berinovasi. “Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Stagnasi jauh lebih berbahaya daripada kegagalan,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Juwono P. Utomo menyampaikan, INODA bertujuan memberi penghargaan sekaligus memotivasi perangkat daerah dan masyarakat agar menjadikan inovasi sebagai budaya kerja.
“Inovasi bukan hanya untuk dilombakan, tetapi harus menjadi bagian dari gerak langkah keseharian. Tidak harus dimulai dari hal besar. Hal kecil yang konsisten justru bisa membawa perubahan signifikan,” Katanya.
Ia menambahkan, ekosistem inovasi perlu didukung kebijakan, lingkungan, serta support system yang memadai, termasuk dari perguruan tinggi dan sekolah. Karena itu, pihaknya juga melibatkan pendidikan menengah agar siswa mulai terbiasa berpikir kreatif dan inovatif.
“Pelayanan publik di OPD, kecamatan hingga desa harus bernapas inovasi. Tanpa pembaruan, layanan akan stagnan. Inovasi menciptakan kebaruan yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (dik)
Editor : Muhammad Fahmi