KRAKSAAN, Radar Bromo-Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo Senin siang (2/2) didatangi puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Probolinggo.
Mereka menggelar demonstrasi untuk menyuarakan sejumlah tuntutan krusial yang dinilai menyangkut kepentingan rakyat.
Massa bergerak dari arah timur kantor DPRD setempat sambil membawa poster dan aksi tersebut dipimpin langsung Ketua PC PMII Probolinggo Dedi Bayu Angga.
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama kepada DPRD Kabupaten Probolinggo. Mulai dari persoalan tambang ilegal, tata niaga hasil pertanian, hingga isu demokrasi dan etika pejabat publik.
“Tuntutan ini kami bawa karena persoalan-persoalan tersebut nyata dirasakan masyarakat Probolinggo. DPRD harus hadir dan bertanggung jawab sebagai wakil rakyat,” tegas Dedi di hadapan massa aksi.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah audit menyeluruh terhadap tambang-tambang ilegal yang masih marak beroperasi di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Menurut PMII, persoalan tambang ilegal bukan hanya soal administrasi perizinan, tetapi juga meninggalkan dampak lingkungan yang serius.
“Banyak bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial baru bagi masyarakat sekitar,” ujar Dedi.
PMII mendesak DPRD segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Niaga Tembakau dan Bawang. Regulasi tersebut dinilai mendesak untuk melindungi petani dari permainan harga oleh oknum tengkulak.
“Petani terus tercekik oleh fluktuasi harga dan inflasi. Perda ini diharapkan mampu mengatur tata niaga dari hulu hingga hilir agar lebih adil,” tambahnya.
Mahasiswa juga menyoroti kinerja mitigasi pascabencana. Mengingat pada awal 2026, Kabupaten Probolinggo dilanda sejumlah bencana, DPRD diminta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pemerintah daerah.
Tak kalah keras, PMII menegaskan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mereka menilai, mekanisme tersebut berpotensi mencederai demokrasi.
Isu ini sempat memicu perdebatan cukup alot antara mahasiswa dan Wakil Ketua DPRD Achmad Zubaidi, yang menemui langsung massa aksi bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD M. Basyir Nawawi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi menyatakan, pihaknya menghormati aksi mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.
“Kami paham tuntutan adik-adik mahasiswa. Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin undang-undang, apalagi ini dari OKP PMII Cabang Probolinggo,” ujar Zubaidi.
Ia menegaskan, seluruh tuntutan mahasiswa akan dijadikan rekomendasi DPRD. Terkait mitigasi bencana, Zubaidi menyebut, DPRD akan melakukan evaluasi, meski teknis berada di ranah eksekutif.
“Fungsi kami adalah pengawasan. Dari pemaparan BPBD, sekitar 80 persen penyebab bencana berasal dari tata kelola sampah, selain faktor infrastruktur dan penggundulan hutan di hulu,” jelasnya.
Untuk persoalan ketenagakerjaan, Zubaidi memastikan DPRD akan memanggil pihak terkait. “UMR dan UMK akan kami bahas. Kami akan undang SPSI, Dinas Tenaga Kerja, dan menginventarisasi perusahaan-perusahaan yang nakal,” katanya.
Soal wacana Pilkada melalui DPRD, Zubaidi menyebut hal tersebut masih sebatas wacana. “Belum ada pembahasan resmi. Bahkan ada jaminan bahwa Prolegnas 2026 tidak membahas pilkada, tapi pemilu,” pungkasnya.
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat. Setelah menyampaikan aspirasi, massa PMII membubarkan diri dengan tertib. (mu/fun)
Editor : Muhammad Fahmi