KRAKSAAN, Radar Bromo - Persoalan sampah di Kabupaten Probolinggo tak lagi bisa ditangani secara parsial. Penataan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di desa dan kecamatan dinilai harus berjalan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat.
Isu itulah yang mengemuka dalam audiensi Forum Kabupaten Probolinggo Sehat (FKPS) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo, beberapa waktu kalu.
Audiensi yang digelar di kantor DLH itu dihadiri Ketua FKPS dr. Syahrudi bersama jajaran pengurus. Dari pihak DLH, hadir Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto beserta seluruh jajaran.
Pertemuan berlangsung dinamis namun fokus membahas kondisi TPS yang tersebar di berbagai wilayah desa dan kecamatan.
Kepala DLH Roby Siswanto menegaskan, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi.
Menurutnya, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama agar pengelolaan TPS dapat berjalan efektif.
“Permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab DLH, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk pemerintah desa, kecamatan dan masyarakat,” kata Roby.
Ia menyebut, tanpa dukungan dari tingkat paling bawah, penataan TPS hanya akan bersifat sementara. Infrastruktur bisa dibangun, namun tanpa perubahan perilaku, tumpukan sampah tetap menjadi persoalan klasik.
Roby juga menekankan pentingnya gerakan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, yakni dari rumah tangga.
Menurutnya, pemilahan akan sangat membantu proses pengelolaan di TPS, sekaligus mengurangi beban sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
“Gerakan memilah sampah harus dimulai dari diri kita sendiri. Jika pemilahan dilakukan sejak awal, maka pengelolaan sampah di TPS akan jauh lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua FKPS dr. Syahrudi menyoroti pandangan sebagian masyarakat yang masih menganggap TPS sekadar sebagai tempat membuang sampah. Padahal, keberadaan TPS seharusnya menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang sehat.
“TPS bukan sekadar tempat pembuangan sementara, tetapi harus dikelola dengan baik. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk memilah dan mengelola sampah agar lingkungan tetap bersih dan sehat,” ujarnya.
Menurut Syahrudi, pembangunan TPS tanpa dibarengi edukasi dan partisipasi masyarakat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti bau, pencemaran lingkungan, hingga gangguan kesehatan.
Karena itu, FKPS mendorong agar penataan TPS disertai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran warga.
Audiensi ini menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi antara FKPS dan DLH. Keduanya sepakat bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial dan perilaku.
Melalui pertemuan tersebut, FKPS dan DLH berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Penataan TPS diharapkan tidak hanya rapi secara fisik, tetapi juga sesuai dengan prinsip kesehatan lingkungan.
Ke depan, hasil audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan di masing-masing desa dan kecamatan.
Harapannya, pengelolaan sampah di Kabupaten Probolinggo tidak lagi bersifat reaktif, melainkan terencana dan melibatkan peran aktif masyarakat. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid