KREJENGAN, Radar Bromo-Pemkab Probolinggo memutuskan langsung melakukan normalisasi sungai di Desa Opo-opo, Kecamatan Krejengan. Sebab, lokasi ini langganan banjir tiap tahun.
Normalisasi itu diputuskan saat Wabup Probolinggo Fahmi AHZ bersama Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto datang ke lokasi banjir Kamis (22/1) siang. Mereka turun ke Dusun Sumberbanger, Desa Opo-opo.
Di sini, mereka menggelar pertemuan dengan warga pemilik lahan di sekitar afur Sumberbanger.
Wabup menyampaikan rencana normalisasi sungai agar banjir yang sudah tiga kali terjadi dalam dua tahun terakhir tidak terus berulang.
Namun warga harus merelakan pohon-pohon di sempadan sungai ditebang. Sehingga alat berat bisa bekerja maksimal saat normalisasi dilakukan.
“Kami bersama Sekda, OPD, termasuk BPD, DPRD, dan Perkim melakukan asesmen tentang banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah sekitar Krejengan. Khususnya di Desa Jatiurip dan Opo-opo,” terang Fahmi.
Dari hasil asesmen dan diskusi dengan masyarakat setempat, diduga penyebab utama banjir yaitu pendangkalan sungai.
Juga pepohonan yang tumbuh di sempadan sungai. Sehingga sungai perlu dinormalisasi.
“Alhamdulillah, setelah berdiskusi dengan warga, kami sepakat bahwa langkah paling cepat dan tepat saat ini adalah normalisasi aliran sungai,” katanya.
Awalnya, menurut Fahmi, ada sejumlah warga yang keberatan normalisasi sungai. Sebab sungai harus diperlebar. Dengan demikian, harus menebang sejumlah pohon di sempadan sungai.
Bahkan, ada warga yang menyinggung soal ganti rugi. Namun setelah diberikan pemahaman terkait aturan sempadan sungai, warga akhirnya memahami.
“Kami sampaikan bahwa aturannya dilarang ada bangunan maupun tanaman di sempadan sungai. Alhamdulillah warga bisa menerima. Insyaallah sudah tidak ada lagi kendala untuk menurunkan alat berat,” tegasnya.
Pemkab pun memastikan normalisasi segera dilakukan. Fahmi berharap, langkah ini bisa menjadi solusi jangka panjang.
“Mudah-mudahan setelah sungai dinormalisasi dan sempadan diperbaiki, banjir bisa diminimalisasi atau bahkan tidak terjadi lagi,” katanya.
Terkait dugaan alih fungsi lahan sebagai penyebab banjir, Fahmi menyebut hal itu belum menjadi fokus utama. Yang paling mendesak, menurutnya, yaitu menormalisasi sungai yang mulai dangkal. Juga penataan sempadan.
“Setelah itu kalau memang ditemukan alih fungsi lahan, tentu akan kami lakukan sosialisasi,” imbuhnya.
Selain fokus pada infrastruktur, Pemkab Probolinggo juga memantau kesehatan warga yang terdampak banjir.
Kepala Puskesmas Krejengan Nurul Avif Dwi Sukmana mengatakan, petugas Puskemas telah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
“Kami sudah mengecek kesehatan warga yang terdampak banjir. Ada warga hamil, sudah diperiksa dan kondisinya sehat. Warga yang mengeluh sakit juga langsung kami berikan obat,” jelas Nurul.
Ia memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan kasus kedaruratan kesehatan akibat banjir.
“Alhamdulillah tidak ada kondisi darurat kesehatan. Semua masih bisa ditangani,” pungkasnya. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi