KRAKSAAN, Radar Bromo- Kualitas data menjadi acuan dalam setiap kebijakan publik. Kesadaran itulah yang mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo mematangkan kesiapan petugas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan I (Seruti) Tahun 2026.
Sebanyak 83 petugas lapangan digembleng melalui pelatihan intensif yang digelar di gelar beberapa waktu lalu untuk persiapan.
Plt Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti menyebut, pelatihan dirancang untuk menyeragamkan pemahaman teknis sekaligus memperkuat integritas petugas di lapangan.
“Materi pelatihan mulai dari SOP, konsep dan definisi, sampai pendalaman teknis serta praktik wawancara responden,” kata Lilik.
Pelatihan tersebut dipandu dua Instruktur Nasional Susenas 2026 yang telah dinyatakan lolos sertifikasi.
Pada hari terakhir, peserta diwajibkan menjalani simulasi wawancara langsung sebagai gambaran nyata situasi di lapangan.
“Simulasi ini penting agar tidak ada perbedaan penafsiran saat survei berjalan. Petugas harus siap menghadapi berbagai karakter responden,” imbuhnya.
Dari 83 petugas yang disiapkan, sebanyak 55 orang merupakan Petugas Pencacahan Lapangan (PCL) yang direkrut dari mitra statistik BPS, sementara 28 lainnya adalah Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang sebagian besar berasal dari pegawai organik BPS Kabupaten Probolinggo.
Susenas 2026 di Kabupaten Probolinggo akan menjangkau 880 rumah tangga yang tersebar di 88 RT atau Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada 24 kecamatan. Data yang dihimpun akan menjadi potret kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tingkat kesejahteraan.
“Data Susenas ini bukan sekadar laporan statistik. Ini menjadi dasar perencanaan pembangunan, baik untuk kebutuhan daerah maupun nasional,” jelas Lilik.
Bupati ProbolinggoMohammad Haris, mengingatkan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kesalahan data, menurutnya, berisiko melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Kami butuh data yang valid dan bisa dipercaya. Seluruh perencanaan pembangunan bersumber dari data. Kebijakan yang adil hanya bisa lahir dari data yang jujur,” tegasnya.
Ia menekankan, peran petugas survei tidak bisa dipandang ringan. Kesalahan kecil di lapangan bisa berdampak besar pada kebijakan yang diambil pemerintah.
“Petugas survei ini bukan hanya pencatat angka. Mereka membawa amanah kepercayaan publik,” ujarnya.
Haris berharap, hasil Susenas 2026 benar-benar mampu memotret kondisi riil masyarakat Kabupaten Probolinggo, sehingga menjadi pijakan yang kuat dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga ke depan. “Laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid