KRAKSAAN, Radar Bromo - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo mengusulkan puluhan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) ke program revitalisasi dan digitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Usulan tersebut mencakup sekitar 50-an SD dan 20 SMP
“Jumlah itu sudah kami ajukan secara verbal dan administratif ke pusat. Sekarang sudah masuk semua, tinggal menunggu kapan direalisasikan,” kata Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hery Thahjono.
Menurutnya, program tersebut memiliki kuota terbatas sehingga pengusulan dilakukan maksimal dengan tetap memperhatikan kebutuhan riil masing-masing sekolah.
Tidak semua bantuan bersifat seragam, sebab menyesuaikan kondisi dan usulan dari satuan pendidikan.
“Setiap sekolah berbeda kebutuhannya. Ada yang fokus bangunan, ada yang ruang kelas, ada juga sarana penunjang. Jadi tidak harus sama. Pagu anggarannya pun berbeda-beda,” jelasnya.
Hery menegaskan, apabila program tersebut direalisasikan, mekanisme penyaluran bantuan tidak melalui dinas.
Dana akan langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing sekolah penerima. “Lembaga yang mengelola sendiri pelaksanaannya,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan revitalisasi, Disdikdaya juga memastikan tidak ada keterlibatan pihak ketiga.
Seluruh proses dikelola langsung oleh sekolah dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan setempat.
“Sekolah mengelola sendiri dengan melibatkan guru, komite, pengawas, penilik, pemerintah desa, dan stakeholder terkait lainnya. Semua tahu dan mengawasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan program tersebut diharapkan sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan fisik.
“Harapannya tentu bisa membuka lapangan pekerjaan di lingkungan sekitar sekolah,” imbuhnya.
Selain revitalisasi fisik, Disdikdaya juga mengusulkan sekolah-sekolah untuk masuk program digitalisasi pendidikan.
Program ini mencakup bantuan sarana teknologi pendukung pembelajaran, seperti perangkat digital dan fasilitas penunjang lainnya.
“Kalau digitalisasi, bentuknya bantuan perangkat. Ada program IFP yang mendukung sarana digital sekolah. Ini bagian dari penguatan kualitas pembelajaran,” terangnya.
Terkait kriteria sekolah penerima, Hery menyebut tidak semata-mata sekolah rusak. Penilaian didasarkan pada data kebutuhan yang telah dimiliki Disdikdaya dan proposal dari masing-masing sekolah.
“Kami sudah punya data kebutuhan tiap sekolah. Tidak mungkin kurang, tidak juga berlebihan. Semuanya disesuaikan dengan kondisi dan pemanfaatannya,” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid