KRAKSAAN, Radar Bromo - Pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai mematangkan arah kebijakan fiskal tahun 2026. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 sebelum perubahan, struktur anggaran diarahkan lebih efisien, adaptif, serta selaras dengan tema pembangunan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kristiana Ruliani, menjelaskan bahwa total penerimaan daerah 2026 dirancang sebesar Rp 2,406 triliun, seimbang dengan total belanja daerah.
“Postur RAPBD 2026 kami susun dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Pendapatan dan belanja disusun berimbang agar tetap menjaga stabilitas keuangan daerah,” ujar Kristiana.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif. Pada 2026, PAD ditargetkan mencapai Rp 446,03 miliar, meningkat Rp 41,96 miliar atau 10,38 persen dibandingkan tahun 2025.
Peningkatan PAD ditopang terutama oleh sektor retribusi daerah yang melonjak hingga 16,12 persen, serta pajak daerah yang tumbuh 3,03 persen.
“Optimalisasi pajak dan retribusi menjadi fokus utama. Kami juga terus memperbaiki sistem pengelolaan aset dan pelayanan publik agar kontribusi PAD semakin meningkat,” jelas Kristiana.
Sementara itu, pendapatan transfer pada 2026 tercatat Rp 1,88 triliun, turun 8,42 persen dibandingkan 2025. Penurunan terbesar terjadi pada transfer dari pemerintah pusat.
“Penurunan transfer pusat menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, kemandirian fiskal melalui PAD harus terus diperkuat,” tegasnya.
Dari sisi pengeluaran, belanja daerah 2026 ditetapkan sebesar Rp 2,406 triliun, turun 7,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja operasi masih menjadi porsi terbesar yakni Rp 1,782 triliun, namun mengalami penurunan 3,93 persen. Penurunan signifikan terjadi pada belanja pegawai yang turun 12,21 persen.
“Kami melakukan penyesuaian belanja pegawai agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” kata Kristiana.
Sebaliknya, belanja barang dan jasa justru meningkat 10,84 persen menjadi Rp 703,84 miliar, seiring kebutuhan peningkatan layanan dan program prioritas.
Belanja modal 2026 direncanakan Rp 147,57 miliar, turun 32,07 persen dibandingkan 2025. Penurunan terbesar terdapat pada belanja gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin.
“Kami tidak hanya mengejar besaran belanja modal, tetapi memastikan kualitas dan dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Kristiana menambahkan, RAPBD 2026 disusun selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Probolinggo, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan kawasan strategis, infrastruktur berkelanjutan, dan peningkatan produksi pangan.
Empat prioritas utama diarahkan pada, Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kemandirian masyarakat miskin, peningkatan ketahanan daerah
“Anggaran 2026 kami dorong benar-benar menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar rutinitas belanja,” pungkas Kristiana. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid