KRAKSAAN, Radar Bromo - Aksi demonstrasi digelar Aliansi L3GAM di Kantor Bupati Probolinggo, Senin (5/1) siang.
Aksi yang diikuti sekitar 10 orang itu mempertanyakan proses seleksi calon Direktur Perumdam Tirta Argapura yang dinilai janggal dan sarat persoalan.
Massa aksi bergerak dari arah barat menuju kantor Pemkab Probolinggo. Setibanya di lokasi, mereka menggelar orasi di pintu keluar sebelah barat kantor bupati selama kurang lebih 10 menit.
Dalam orasinya, Didit Laksana selaku orator aksi menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kontrol publik atas dugaan maladministrasi dalam proses pemilihan calon direktur Perumdam Tirta Argapura.
“Ini adalah kontrol kami atas dugaan mansel pemilihan calon Direktur Perumdam. Kami menengarai ada hal yang tidak baik atau keliru dalam proses itu,” tegas Didit.
Didit mempersoalkan, masih adanya persyaratan seleksi yang dinilai tidak terpenuhi, namun tetap meloloskan salah satu calon hingga masuk tiga besar. Calon tersebut, menurutnya berasal dari luar daerah dan tengah bermasalah hukum.
“Yang paling utama, ada seorang direktur dari Perumdam Semarang yang dipecat oleh kepala daerahnya dan sekarang sedang berproses hukum di PTUN. Tapi justru diterima sebagai calon. Bahkan informasinya lolos tiga besar,” ujarnya lantang.
Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip meritokrasi yang selama ini digaungkan.
“Pertanyaan kami sederhana, apakah tidak ada orang Probolinggo yang mampu memimpin Perumdam Tirta Arga Pura? Probolinggo ini beda kultur dengan Semarang. Yang paling tahu Probolinggo ya putra daerah Probolinggo sendiri,” katanya.
Didit menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mendiskreditkan calon dari luar daerah. Namun secara etika dan integritas, calon yang sedang bermasalah hukum semestinya tidak diloloskan dalam tahapan seleksi.
“Kami tidak menjustifikasi. Tapi secara etika, orang yang sedang berproses hukum itu seharusnya tidak diluluskan secara kualifikasi. Kalau justru nilainya paling tinggi, lalu di mana letak meritokrasi itu?” kritiknya.
Aliansi L3GAM mendesak panitia seleksi untuk membuka diri dan mengevaluasi ulang seluruh proses. Bahkan, mereka meminta agar seleksi dibatalkan dan diumumkan ulang sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kalau perlu buat pengumuman baru atau pembatalan pencalonan itu, lalu kita mulai lagi sesuai aturan. Tidak bisa calon dalam proses hukum mencalonkan diri di mana pun,” tandas Didit.
Sementara itu, Haris, salah satu koordinator aksi, menegaskan bahwa aksi tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka mendapat respons serius dari pemerintah daerah. “Kalau tidak ada tanggapan, kami siap menempuh upaya hukum. Kami akan melapor ke KPK dan Ombudsman. Bahkan bisa ke langkah hukum lain,” ujar Haris.
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat. Setelah menyampaikan tuntutan, massa aksi membubarkan diri dengan damai.
Seperti yang diketahui pemkab Probilinggo saat ini tengah menggelar seleksi terbuka direktur Perumdam Tirta Argapura. Tahapannya saat ini ada pada tahapan akhir, yakni keputusan bupati apakah akan memilih satu dari tiga nama yang lolos pada tahapan seleksi sebelumnya atau tidak.
Berdasarkan hasil UKK, tiga peserta dengan nilai tertinggi dinyatakan lolos ke tahap berikutnya, yakni wawancara akhir oleh Bupati Probolinggo bersama tim. Ketiganya adalah: Mohammad Indra Gunawan (nilai 8,9), H. Suwito (nilai 8,3), Yudhi Wibowo (nilai 7,9). (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid